Pengesahan UU PSDK 2026 Perkuat Perlindungan Saksidan Korban
Oleh: Dinda Lestari )* Pengesahan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban (PSDK) pada April 2026 menjadi tonggak penting dalam penguatan sistem hukumnasional. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untukmenyetujui rancangan undang-undang tersebut dalam sidang paripurnamenunjukkan komitmen kuat negara dalam menghadirkan perlindunganyang lebih komprehensif bagi saksi dan korban. Langkah ini sekaligusmenegaskan arah kebijakan pemerintah dalam memperkuat keadilansubstantif yang semakin berpihak pada kepentingan publik luas. Proses pengesahan berlangsung melalui mekanisme demokratis yang melibatkan partisipasi luas anggota legislatif dari berbagai fraksi. Dalamforum tersebut, Ketua DPR, Puan Maharani, memimpin jalannya sidanghingga mencapai persetujuan bersama. Kehadiran ratusan anggotadewan memperlihatkan kuatnya legitimasi politik terhadap pengesahanundang-undang ini, sekaligus menandakan bahwa isu perlindungan saksidan korban telah menjadi perhatian lintas kepentingan di parlemen. Pemerintah melalui Menteri Hukum, Supratman Andi Agtas, menyampaikan bahwa pengesahan undang-undang ini merupakan bagiandari implementasi prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkankonstitusi. Dalam pandangan pemerintah, negara tidak hanya berfungsisebagai penegak hukum terhadap pelaku kejahatan, tetapi juga memilikikewajiban konstitusional untuk melindungi saksi dan korban sebagaibagian dari pemenuhan hak asasi manusia. Persetujuan Presiden Prabowo Subianto terhadap undang-undang inisemakin memperkuat arah kebijakan nasional dalam reformasi sistemperadilan pidana. Dukungan kepala negara menunjukkan bahwaperlindungan terhadap saksi dan korban ditempatkan sebagai prioritasstrategis. Pemerintah menilai bahwa tanpa jaminan keamanan danperlindungan yang memadai, proses penegakan hukum tidak akanberjalan optimal. Substansi undang-undang PSDK ini menghadirkan perubahan paradigmayang signifikan dalam sistem peradilan. Jika sebelumnya pendekatanlebih berfokus pada pelaku kejahatan, kini orientasi tersebut diperluasdengan menempatkan saksi dan korban sebagai subjek yang memilikikedudukan setara. Pergeseran ini mencerminkan upaya negara dalammenghadirkan keadilan yang lebih berimbang dan tidak lagi bersifat satuarah. Ruang lingkup pengaturan dalam undang-undang ini juga dirancangsecara komprehensif. Perlindungan tidak hanya diberikan kepada saksidan korban, tetapi juga mencakup saksi pelaku, pelapor, informan, danahli yang memiliki peran penting dalam proses peradilan. Kelompok-kelompok tersebut selama ini kerap menghadapi tekanan dan ancaman, sehingga kehadiran regulasi ini menjadi solusi konkret untuk menjaminkeamanan mereka. Selain itu, pengaturan mengenai Dana Abadi Korban menjadi salah satuterobosan penting. Pemerintah memandang bahwa pemulihan korban harus didukung oleh mekanisme pembiayaan yang berkelanjutan. Denganadanya skema ini, korban diharapkan dapat memperoleh dukungan tidakhanya dari sisi hukum, tetapi juga dari aspek sosial dan ekonomi yang turut memengaruhi proses pemulihan. Penguatan kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban jugamenjadi fokus utama dalam undang-undang ini. Negara menegaskanposisi lembaga tersebut sebagai institusi yang independen dan bebas daripengaruh kekuasaan mana pun. Langkah ini dinilai penting untuk menjagakredibilitas serta efektivitas dalam memberikan perlindungan. Rencanapembentukan perwakilan di daerah menjadi strategi untuk memperluasjangkauan layanan hingga ke seluruh wilayah. Dalam proses pembahasannya, Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo, menjelaskan bahwa rancangan undang-undang ini merupakanbagian dari Program Legislasi Nasional prioritas. Pembahasan dimulaisetelah diterimanya surat presiden yang menjadi dasar resmi bagi DPR untuk melakukan kajian dan pendalaman materi. Seluruh proses berjalansecara sistematis dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan musyawarah dan mufakat menjadi landasan dalam setiaptahapan pembahasan. Hal ini menunjukkan bahwa regulasi yang dihasilkan tidak hanya mengakomodasi kepentingan pemerintah, tetapijuga mempertimbangkan aspirasi yang berkembang di masyarakat. Sinergi antara DPR dan pemerintah menjadi faktor utama yang mendorong tercapainya kesepakatan dalam waktu yang relatif efektif. Undang-undang PSDK ini juga mengatur secara rinci mekanismepemberian perlindungan, termasuk koordinasi lintas sektor serta peranpemerintah pusat dan daerah. Pemerintah menilai bahwa keberhasilanimplementasi kebijakan sangat bergantung pada kolaborasi antarinstansi. Oleh karena itu, penguatan kerja sama menjadi bagian integral dalamregulasi ini. Ketentuan mengenai restitusi dan kompensasi turut diperkuat sebagaibentuk pemenuhan hak korban. Negara memberikan jaminan bahwakorban memiliki akses terhadap pemulihan yang layak, baik melaluimekanisme hukum maupun dukungan kebijakan lainnya. Hal inimenunjukkan bahwa keadilan tidak hanya dilihat dari aspek penghukumanpelaku, tetapi juga dari sejauh mana korban mendapatkan perlindungandan pemulihan. Pemerintah melihat bahwa perlindungan yang optimal akan mendoronglebih banyak pihak untuk berani melaporkan tindak pidana. Hal ini secaralangsung berdampak pada peningkatan efektivitas penegakan hukum danpencegahan kejahatan. Dengan adanya jaminan keamanan sertakepastian hak, masyarakat tidak lagi berada dalam posisi rentan ketikaberhadapan dengan proses hukum. Pengesahan UU PSDK 2026 pada akhirnya mencerminkan langkah majudalam reformasi hukum nasional. Pemerintah bersama DPR berhasilmenghadirkan regulasi yang tidak hanya responsif terhadap kebutuhanzaman, tetapi juga berorientasi pada perlindungan hak-hak warga negara. Dengan landasan hukum yang semakin kuat, diharapkan sistem peradilanpidana di Indonesia dapat berjalan lebih adil, transparan, dan memberikanrasa aman bagi seluruh masyarakat. *) Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik
