Oleh : Revan Ananda )* Percepatan RUU Perampasan Aset harus ditempatkan sebagai agenda penting pembaruan hukum nasional, tetapi kecepatannya tidak boleh mengorbankan ketelitian. Regulasi ini memiliki arti strategis karena diarahkan untuk memperkuat kemampuan negara memulihkan aset yang berkaitan dengan tindak pidana sekaligus mempersempit ruang bagi pelaku kejahatan menikmati hasil kejahatan. Karena itu, proses legislasi yang…
Oleh : Rivka Mayangsari*) Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset memasuki salah satu fase penting dalam perjalanan legislasi nasional. Komisi III DPR RI menargetkan penyusunan dan pembahasan regulasi tersebut dapat diselesaikan sehingga pengesahannya dapat dilakukan paling lambat Desember 2026. Target tersebut menunjukkan bahwa pembahasan RUU Perampasan Aset kini diarahkan pada tahapan yang lebih terstruktur dengan tetap…
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana terus dipercepat DPR RI. Komisi III DPR menargetkan regulasi strategis tersebut dapat rampung dan disahkan paling lambat Desember 2026 sebagai instrumen untuk memperkuat pemberantasan korupsi dan kejahatan ekonomi. Namun, percepatan pembahasan tetap dibarengi kehati-hatian agar regulasi yang lahir memiliki kepastian hukum, menjamin keadilan, serta…
Jakarta – Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terus dipercepat DPR RI dengan tetap membuka ruang partisipasi masyarakat. Langkah tersebut diarahkan untuk menghasilkan regulasi yang mampu memperkuat pemberantasan korupsi dan pemulihan aset hasil tindak pidana, sekaligus memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak masyarakat. Komisi III DPR menargetkan RUU tersebut dapat disahkan paling lambat pada…
Oleh: Gavin Asadit Kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) kembali menjadi tantangan serius bagi Indonesia memasuki periode risiko tinggi pada Agustus hingga September 2026. Ancaman ini tidak dapat dipandang semata sebagai persoalan pemadaman api, sebab karhutla berkaitan dengan kerusakan lingkungan, kesehatan masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga keberlangsungan kehidupan warga di wilayah terdampak. Karena itu, langkah pemerintah yang menggabungkan pencegahan, operasi…
Kalimantan Tengah – Pemerintah memperkuat langkah mitigasi dan penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di sejumlah wilayah rawan, khususnya Sumatra, Kalimantan, dan Papua. Penguatan dilakukan melalui peningkatan kesiapsiagaan, deteksi dini, patroli, pemadaman, penyediaan sarana pendukung, hingga penegakan hukum terhadap pihak yang terbukti melakukan pembakaran secara sengaja. Presiden Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengambil tindakan hukum…
JAKARTA — Penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus dilakukan secara terpadu dengan melibatkan pemerintah daerah, TNI-Polri, stakeholder terkait, dan masyarakat. Upaya tersebut mencakup pemadaman titik api, pencegahan, mitigasi, hingga penegakan hukum guna mencegah kebakaran meluas maupun muncul di wilayah baru. Di Sumatra Selatan, kolaborasi lintas sektor terus diperkuat untuk memastikan pengendalian karhutla berjalan optimal….
Oleh: Athari Yuanto )* Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) kembali menguji komitmen negara dalam menjaga lingkungan dan memastikan keberlanjutan pengelolaan sumber daya alam. Persoalan ini tidak mengenal batas wilayah. Dari Sumatra, Kalimantan, Sulawesi, hingga Papua, ancaman karhutla dapat muncul ketika musim kering bertemu dengan praktik pembukaan lahan yang mengabaikan aspek keselamatan lingkungan. Karena itu, penanganan karhutla tidak boleh…
Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai sektor pendidikan memiliki posisi strategis dalam menentukan kualitas sumber daya manusia dan masa depan bangsa. Karena itu, praktik korupsi di lingkungan pendidikan dinilai memiliki dampak yang lebih luas karena dapat merusak kepercayaan terhadap institusi akademik sekaligus mengancam hak generasi muda memperoleh pendidikan yang berkualitas. Juru Bicara KPK Budi…
Jakarta – Kasus dugaan tindak pidana korupsi di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) melibatkan operasi tangkap tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap rektor dan sejumlah pejabat kampus terkait pemerasan serta gratifikasi jalur mandiri penerimaan mahasiswa baru. Anggota Komisi X DPR RI Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Habib Syarief Muhammad, mendukung langkah KPK menindak dugaan korupsi…
