Guru dan Dosen Jadi Prioritas, Anggaran Pendidikan Melonjak Jadi Rp 274,7 Triliun
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto
JAKARTA – Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus berupaya untuk semakin menyejahterakan guru, dosen, dan tenaga pendidik dengan menaikkan alokasi anggaran pendidikan dalam RAPBN 2026.
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa anggaran yang langsung dapat dinikmati oleh seluruh tenaga pendidik meningkat dari Rp178,7 triliun menjadi Rp274,7 triliun. “Anggaran pendidikan yang langsung dinikmati oleh dosen, guru dan tenaga pendidik adalah Rp 274,7 triliun,” ujar Sri Mulyani.
Kenaikan signifikan terjadi pada pos gaji pendidik, tunjangan profesi dosen PNS, serta TPG PNS yang naik dari Rp82,9 triliun menjadi Rp120,3 triliun. Adapun TPG ASN daerah meningkat dari Rp68,7 triliun menjadi Rp69 triliun untuk 1,6 juta guru.Sementara itu, TPG non-PNS dan TPD non-PNS tetap sebesar Rp19,2 triliun dan Rp3,2 triliun.
Direktur Jenderal Anggaran Kemenkeu, Luky Alfirman, menegaskan koreksi angka tersebut dilakukan karena sebelumnya masih ada komponen yang belum terhitung. “Perhitungan sebelumnya belum memasukkan semua komponen belanja pegawai untuk gaji dan tunjangan guru, dosen, dan tenaga kependidikan di semua daerah,” jelasnya.
Pemerintah memastikan anggaran pendidikan tetap dialokasikan sebesar 20% dari APBN, dengan total mencapai Rp757,8 triliun. Dana tersebut meliputi transfer ke daerah Rp253,4 triliun, K/L Rp243,9 triliun, program Makan Bergizi Gratis Rp223,6 triliun, serta pembiayaan pendidikan Rp37 triliun.
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Brian Yuliarto, menekankan bahwa kesejahteraan pendidik menjadi prioritas utama. “Tunjangan profesi, tunjangan kinerja bagi guru dan dosen terus menjadi prioritas karena kesejahteraan pendidik adalah fondasi kualitas pendidikan,” ujarnya.
Brian menambahkan, pemerintah memperkuat berbagai kebijakan melalui program Sekolah Rakyat, Sekolah Unggul Garuda, hingga perluasan beasiswa. “Memperluas akses beasiswa: dari KIP, KIP Kuliah, LPDP, hingga beasiswa riset dan inovasi di dalam dan luar negeri. Kebijakan pemerintah memastikan tidak ada pengurangan anggaran untuk berbagai program beasiswa tersebut,” katanya.
Menurut Brian, sektor pendidikan sendiri sejatinya adalah menjadi investasi jangka panjang bagi bangsa ini. Ia menegaskan bahwa perhatian dari pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terhadap sektor pendidikan terus diwujudkan melalui berbagai macam kebijakan konkret yang relevan dan tepat sasaran serta mampu dirasakan langsung oleh masyarakat. (*)
