Oleh: Ferry Septian)* Indonesia terus menunjukkan komitmen dalam membangun sistem pertahanan nasional yang modern, adaptif, dan berdaya tangkal tinggi. Di tengah perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan strategis global, pemerintah memperkuat kapasitas pertahanan melalui modernisasi alutsista, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan pertahanan siber, serta pengembangan industri pertahanan dalam negeri.  Penguatan pertahanan nasional menjadi agenda strategis pemerintah untuk…

Oleh: Adhitya Ramadani )* Rencana anggaran fungsi pertahanan dalam RAPBN 2027 menjadi bukti bahwa menjaga kedaulatan NKRI ditempatkan sebagai prioritas strategis. Alokasi sebesar Rp329,5 triliun bukan sekadar angka anggaran, melainkan cerminan keseriusan negara dalam memastikan kekuatan pertahanan tetap siap, modern, dan mampu melindungi seluruh wilayah Indonesia di tengah perubahan lingkungan strategis. Berdasarkan Buku Nota II Keuangan,…

Jakarta – Presiden, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen pemerintah untuk memperkuat pertahanan nasional sekaligus mendorong kemampuan industri dalam negeri agar semakin mandiri. Penguatan tersebut dinilai penting untuk menjaga kedaulatan negara, meningkatkan kesiapan pertahanan, serta memastikan Indonesia mampu memenuhi kebutuhan alat utama sistem persenjataan (alutsista) dengan dukungan industri nasional. “Kekuatan pertahanan Indonesia bukan untuk mengancam bangsa lain….

JAKARTA – Penguatan sektor pertahanan Indonesia pada 2027 diarahkan melalui peningkatan anggaran, modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista), penguatan industri pertahanan dalam negeri, serta pembangunan sistem keamanan siber berbasis kecerdasan buatan (AI). Langkah tersebut dinilai penting untuk memperkuat kesiapan pertahanan nasional di tengah dinamika keamanan kawasan yang semakin kompleks dan berkembangnya ancaman asimetris. Komisi I…

Oleh: Ricky Rinaldi*) Kebijakan subsidi energi merupakan salah satu instrumen strategis perlindungansosial yang dihadirkan negara guna menjaga daya beli masyarakat dan menopangstabilitas perekonomian nasional secara berkelanjutan. Di tengah dinamika hargaminyak mentah dunia serta tantangan fiskal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), penataan distribusi Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidimenjadi keharusan moral dan konstitusional. Kebijakan subsidi tepat sasaranmembuktikan komitmen nyata pemerintah agar alokasi anggaran energi yang bernilai ratusan triliun rupiah benar-benar dinikmati oleh kelompok masyarakatrentan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah, petani tradisional, serta nelayankecil di seluruh pelosok tanah air. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan pemerintahterus mematangkan formulasi dan skema distribusi BBM bersubsidi agar penyalurannya berkeadilan serta tidak lagi dinikmati oleh kalangan masyarakatberekonomi mapan. Penataan skema ini diarahkan untuk memastikan anggaransubsidi energi tepat guna dalam melindungi kelompok rentan, sekaligus mencegahkebocoran kuota bahan bakar yang selama ini membebani ruang fiskal keuangannegara. Bahlil menjelaskan bahwa evaluasi menyeluruh terhadap kriteria penerima dan mekanisme penyaluran terus dilakukan secara intensif bersama kementerian dan lembaga terkait. Pemerintah menyiapkan sejumlah opsi penajaman subsidi, termasuk pemanfaatan sistem pendataan terintegrasi berbasis teknologi informasidan pembatasan spesifikasi kendaraan bermotor yang berhak mengisi BBM penugasan maupun bersubsidi di lapangan. Langkah ini bertujuan menciptakan rasa keadilan sosial sehingga masyarakat berpenghasilan rendah yang menggantungkanmata pencaharian harian pada bahan bakar terjangkau mendapatkan kepastianpasokan secara berkesinambungan. Penataan distribusi bahan bakar bersubsidi bukan dimaksudkan untuk membatasiruang gerak masyarakat atau memangkas anggaran perlindungan sosial, melainkanmeluruskan sasaran belanja negara agar tepat kepada mereka yang berhak. Pemerintah perlu memberikan pesan yang tegas kepada publik bahwa keberlanjutanfiskal dan prinsip keadilan distributif harus berjalan beriringan. Selama bertahun-tahun, sebagian besar anggaran subsidi energi justru dinikmati oleh kelompokmasyarakat mampu yang mengendarai kendaraan pribadi berkapasitas mesin besardi kawasan perkotaan. Menurut Bahlil, pemerintah tidak akan membiarkan anomali penyaluran energitersebut terus berlanjut karena anggaran subsidi merupakan hak fundamental rakyatkecil yang harus dijaga dengan penuh amanah. Penghematan dari penertibansubsidi yang tidak tepat sasaran dapat dialihkan untuk membiayai sektor-sektorproduktif yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, seperti bantuansosial bersyarat, pembangunan infrastruktur pedesaan, penciptaan lapangan kerjapadat karya, serta peningkatan kualitas fasilitas layanan pendidikan dan kesehatanmasyarakat. Penguatan tata kelola distribusi bahan bakar di tingkat operasional juga didukungpenuh oleh pembenahan sistem rantai pasok dan pemanfaatan platform digital. Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri mengatakan pihaknya siapmengawal serta menyukseskan kebijakan strategis pemerintah melalui penguatanpengawasan digital di seluruh jaringan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum(SPBU). Menurutnya, integrasi sistem registrasi digital konsumen dan pencatatantransaksi secara langsung menjadi instrumen utama dalam memastikan setiap literBBM bersubsidi disalurkan tepat volume dan tepat sasaran kepada penerima yang sah. Simon menjelaskan bahwa Pertamina secara berkesinambungan memperluassosialisasi registrasi kendaraan bersubsidi serta meningkatkan kesiapan infrastrukturteknologi informasi di seluruh pelosok negeri. Pihak operator menjamin keandalanstok BBM bersubsidi bagi sektor-sektor prioritas nasional, mulai dari armada transportasi publik, kendaraan logistik sembako, perahu motor nelayan tangkaptradisional, hingga mesin pompa dan traktor kelompok tani. Upaya pemutakhirandata secara berkala serta verifikasi ketat dinilai efektif mempersempit ruang gerakspekulan dan oknum penimbun BBM bersubsidi. Penertiban dan penajaman sasaran subsidi energi ini menjadi semakin mendesakseiring dengan percepatan pemulihan aktivitas ekonomi nasional dan meningkatnyamobilitas masyarakat. Tanpa sistem pengendalian yang ketat, kuota BBM bersubsidiyang telah ditetapkan berisiko terlampaui sebelum akhir tahun anggaran, yang pada gilirannya dapat menambah beban belanja negara secara tidak terencana. Efisiensiyang tercipta dari tata kelola penyaluran yang presisi akan memperkuat bantalanfiskal pemerintah dalam menghadapi potensi gejolak ekonomi global. Di sisi lain, partisipasi aktif dan kesadaran kolektif dari seluruh lapisan masyarakatmenjadi faktor kunci keberhasilan implementasi kebijakan subsidi tepat sasaran ini. Kalangan masyarakat mampu dan pelaku usaha besar diharapkan memilikitanggung jawab moral untuk secara sukarela beralih menggunakan BBM non-subsidi, sehingga kuota bersubsidi dapat terjaga utuh bagi masyarakatberpenghasilan rendah. Sinergi antara ketegasan regulator, kesiapan teknis operator penyalur, dan kepedulian sosial warga negara merupakan fondasi utama terciptanyaekosistem energi yang berkeadilan. Dengan demikian, kebijakan BBM subsidi tepat sasaran merupakan bukti nyatakehadiran serta keberpihakan negara dalam melindungi kelompok rentan dan memperkokoh ketahanan ekonomi nasional. Penyempurnaan regulasi, penguatanpengawasan digital di lapangan, penegakan hukum terhadap penyalahgunaanalokasi energi, serta edukasi publik yang konsisten merupakan pilar-pilar pentingyang saling menguatkan. Tujuannya bukan semata-mata penghematan anggaranbelanja negara, melainkan memastikan bahwa seluruh sumber daya energi bangsabenar-benar didayagunakan sebesar-besarnya untuk mengangkat harkat martabatrakyat kecil, mewujudkan pemerataan pembangunan daerah, dan menjagakedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. *)Pengamat Isu Strategis

*) Oleh : Muhammad Dava Firdaus Subsidi bahan bakar minyak (BBM) selama bertahun-tahun menjadi salah satu bentuk kehadiran negara yang paling mudah dirasakan masyarakat. Ketika harga energi meningkat, subsidi berfungsi sebagai bantalan agar biaya transportasi, distribusi barang, dan kebutuhan sehari-hari tetap terkendali. Namun, di balik manfaat tersebut terdapat persoalan yang perlu dibenahi, yakni subsidi belum…

Jakarta – Pemerintah terus berupaya memperbaiki ketepatan sasaran penyaluran subsidi bahan bakar minyak (BBM). Salah satu langkah yang tengah disiapkan adalah membatasi pembelian BBM bersubsidi, khususnya Pertalite, bagi masyarakat yang masuk kelompok desil 10 atau kelompok ekonomi dengan tingkat kesejahteraan tertinggi. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan kebijakan tersebut bukan dimaksudkan untuk memperketat subsidi secara…

Jakarta – Pemerintah akan mulai menerapkan kebijakan pembatasan pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam beberapa bulan ke depan sebagai bagian dari upaya memastikan penyaluran subsidi lebih adil dan tepat sasaran. Tahap awal kebijakan tersebut akan menyasar kelompok masyarakat pada desil 10, termasuk dalam pembelian BBM jenis Pertalite. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kebijakan…

Oleh Ralina Siahaan )* Upaya memperkuat ketahanan fiskal negara membutuhkan sumber pembiayaan yang semakin beragam di tengah tuntutan pembangunan yang terus meningkat. Untuk itu, optimalisasi dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) layak ditempatkan sebagai salah satu instrumen strategis untuk memperluas ruang fiskal pemerintah. Bukan sekadar menjadi setoran penerimaan negara, dividen BUMN dapat diarahkan sebagai cadangan fiskal…

*) Oleh : Gavin Asadit Pengelolaan dividen Badan Usaha Milik Negara (BUMN) memasuki arah baru seiringpenguatan peran Badan Pengelola Investasi Danantara (BPI Danantara) dalam mengelola asetstrategis negara. Rencana mengalokasikan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskalmerupakan langkah strategis untuk memperkuat kesinambungan keuangan negara sekaligusmemastikan keuntungan aset negara tetap memberikan manfaat nyata bagi pembangunannasional. Penempatan sebagian dividen BUMN sebagai cadangan fiskal menjadi langkah cerdas karenanegara dapat memanfaatkan keuntungan dari aset strategis tanpa mengurangi ruangDanantara untuk mengembangkan investasi. Kebijakan ini memperlihatkan upayamenyeimbangkan kepentingan penguatan aset dengan kebutuhan menjaga kesehatan APBN. Dengan demikian, dividen BUMN tidak hanya berperan sebagai hasil pengelolaanperusahaan negara, tetapi juga menjadi sumber daya strategis untuk memperkuat ketahananfiskal dan mendukung keberlanjutan pembangunan. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan bahwa BPI Danantara tengahmenyiapkan alokasi dividen BUMN yang dapat ditempatkan sebagai cadangan fiskal. Kebijakan tersebut masih dibahas bersama CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dengankeputusan ditargetkan dapat ditetapkan pada tahun ini. Langkah tersebut menunjukkanadanya koordinasi antarlembaga untuk memastikan pengelolaan keuntungan BUMN tetapberjalan selaras dengan kepentingan investasi dan kebutuhan fiskal negara. Kebijakan ini menjadi semakin penting setelah seluruh perusahaan BUMN dialihkan kedalam pengelolaan Danantara sebagai konsekuensi dari perubahan Undang-Undang BUMN. Sebelumnya, dividen BUMN disetorkan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kekayaan Negara Dipisahkan(KND). Dengan hadirnya Danantara, pengelolaan keuntungan BUMN diarahkan untukmemperkuat nilai aset sekaligus mendukung investasi jangka panjang. Arah baru tersebut tidak berarti manfaat fiskal dari BUMN berkurang. Sebaliknya, sebagiankeuntungan Danantara dapat dikembalikan dalam bentuk cadangan bagi keuangan negara. Gagasan ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk membangunpengelolaan fiskal yang semakin efisien dan berkelanjutan. Cadangan tersebut diharapkandapat membantu mengurangi kebutuhan penarikan utang baru, terutama ketika biayapembiayaan negara perlu dikelola secara cermat. Dengan demikian, dividen BUMN dapat menjalankan dua fungsi strategis sekaligus. Sebagian keuntungan dapat tetap dimanfaatkan Danantara untuk investasi, pengembanganaset, dan penciptaan nilai ekonomi jangka panjang. Pada saat yang sama, sebagian lainnyadapat menjadi cadangan fiskal yang memperkuat kapasitas APBN. Pola ini menciptakankeseimbangan antara kebutuhan mengembangkan aset negara dan kebutuhan menjagaketahanan fiskal. Kinerja Danantara juga menjadi modal optimisme dalam menjalankan strategi tersebut. Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menyampaikan laporan mengenai peningkatanpendapatan Danantara sekitar 400 persen dalam satu tahun operasional. Presiden jugamenekankan pentingnya audit dan pemeriksaan untuk memastikan capaian tersebut dapatdipertanggungjawabkan. Bahkan apabila angka akhirnya berbeda, peningkatan pendapatandalam rentang 200 hingga 300 persen tetap menunjukkan perkembangan yang signifikandalam waktu relatif singkat. Besarnya aset yang dikelola Danantara semakin memperlihatkan potensi strategis lembagatersebut. Total aset BUMN yang berada dalam pengelolaan Danantara disebut mencapaisekitar US$1.000 miliar atau setara Rp17.800 triliun. Dengan skala aset tersebut, optimalisasikinerja perusahaan negara memiliki peluang besar untuk menghasilkan manfaat ekonomiyang lebih luas bagi Indonesia. Danantara juga ditargetkan mampu menghasilkan keuntunganminimal Rp800 triliun per tahun untuk mendukung kepentingan negara. Sementara itu, COO Danantara, Dony Oskaria mengatakan bahwa komitmen terhadap proses konsolidasi laporan keuangan dan akuntabilitas pengelolaan aset. Konsolidasi tersebutmembutuhkan proses karena mencakup sekitar 1.000 perseroan, sekaligus menjadi bagiandari transformasi BUMN yang terus diperkuat. Dukungan Menteri Keuangan Purbaya YudhiSadewa terhadap proses transformasi BUMN menunjukkan pentingnya sinergi antarapengelolaan aset dan kebijakan fiskal. Pandangan positif juga datang dari Kepala Ekonom PT Bank Permata Tbk Josua Pardede. Iamenilai pengalihan sebagian dividen BUMN untuk cadangan APBN merupakan opsi yang masuk akal. Menurutnya, keuntungan BUMN dapat digunakan secara seimbang, yaknisebagian diputar kembali melalui Danantara untuk investasi jangka panjang dan peningkatannilai aset, sementara sebagian lainnya memberikan manfaat fiskal yang nyata bagi negara. Pendekatan tersebut pada akhirnya memperlihatkan bahwa dividen BUMN bukan sekadarpenerimaan negara, melainkan instrumen strategis untuk mengelola kekayaan nasional. Pengaturan alokasi yang seimbang memungkinkan aset negara terus bertumbuh, sementarakeuntungannya dapat menjadi bantalan fiskal ketika dibutuhkan. Dengan koordinasi MenteriKeuangan Purbaya Yudhi Sadewa, CEO BPI Danantara Rosan Roeslani, dan arahan PresidenPrabowo Subianto, pengelolaan dividen BUMN dapat menjadi bagian penting dalammembangun APBN yang lebih kuat, efisien, dan berkelanjutan. Kehadiran cadangan fiskal dari dividen BUMN juga memberikan ruang yang lebih luas baginegara dalam menghadapi dinamika ekonomi tanpa mengurangi agenda pembangunan. Dana tersebut dapat menjadi instrumen penyangga untuk menjaga kesinambungan program prioritas, memperkuat kepercayaan terhadap pengelolaan keuangan negara, serta memastikanmanfaat dari aset strategis nasional dapat dirasakan secara berkelanjutan. Dengan tata kelolayang transparan dan pembagian keuntungan yang proporsional, Danantara memiliki peluangmemperkuat fungsi investasi sekaligus memberikan kontribusi nyata terhadap ketahananfiskal. Mengarahkan sebagian dividen BUMN ke cadangan fiskal karenanya merupakan langkahcerdas dalam memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Kebijakan tersebut membuka ruangbagi negara untuk mengoptimalkan aset, memperluas investasi, mengurangi ketergantunganterhadap pembiayaan baru, sekaligus memastikan kekayaan BUMN tetap memberikanmanfaat langsung bagi kepentingan pembangunan. Strategi ini menjadi wujud pengelolaanaset negara yang semakin adaptif, terukur, dan berorientasi pada keberlanjutan fiskalIndonesia. )* Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan