JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat agenda besar menuju swasembada energi nasional sebagai pilar utama pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan peningkatan investasi. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menegaskan pemerintah telah menginstruksikan percepatan pembangunan pembangkit listrik oleh PT PLN (Persero) sesuai Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025–2034 untuk…

JAKARTA – Upaya penguatan kemandirian energi nasional terus menunjukkan kemajuan signifikan memasuki awal tahun 2026. Sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan efisiensi, keselamatan, serta substitusi impor energi dan teknologi, berbagai pemangku kepentingan mulai dari BUMN hingga pemerintah daerah mengambil peran strategis dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Sementara itu, Direktur Utama PT Pertamina Drilling…

Oleh: Yohan Darma Putra )* Tahun 2025 menjadi momentum penting bagi Indonesia dalam memperkuat ketahanan nasional melalui capaian positif swasembada energi. Di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, pemerintah menempatkan kemandirian energi sebagai agenda strategis yang dijalankan secara terencana dan berorientasi pada hasil nyata. Kebijakan ini tidak hanya diarahkan untuk menjamin pasokan energi nasional, tetapi…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan swasembada energi semakin menegaskan arah transformasi nasional menuju pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan. Swasembada energi diposisikan bukan sekadar agenda sektor, melainkan fondasi strategis bagi kemandirian bangsa, pengentasan kemiskinan, serta peningkatan daya saing Indonesia di tengah dinamika global yang terus berubah. Dalam berbagai kesempatan,…

Jakarta – Direktur PT Ciputra Development Tbk (CTRA), Harun Hajadi, menilai kebijakan perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk hunian baru sebagai langkah strategis pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat sekaligus menopang keberlanjutan sektor properti nasional. “Menurut saya ya program ini bagus sekali sehingga konsumen tidak terbebankan dengan PPN,” ujar Harun. Ia…

Jakarta – Pemerintah kembali memperpanjang insentif pajak sektor perumahan sebagai bagian dari strategi menjaga momentum pemulihan ekonomi nasional sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap kepemilikan rumah pertama. Kebijakan ini dinilai menjadi salah satu instrumen fiskal yang efektif dalam mendorong konsumsi domestik, menggerakkan sektor riil, dan memperkuat daya beli masyarakat di tengah tantangan ekonomi global yang masih…

Oleh : Gavin Asadit )* Pemerintah Indonesia resmi melanjutkan insentif pajak pembelian rumah sepanjang tahun 2026, sebuah kebijakan fiskal yang dirancang untuk menjaga momentum pertumbuhan sektor properti dan memperkuat dampak berganda terhadap perekonomian nasional. Melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90 Tahun 2025, fasilitas Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) diberikan 100 % untuk pembelian rumah tapak…

Oleh: Anggina Rahmawati* Perpanjangan insentif Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) untuk pembelian rumah hingga akhir 2026 patut diapresiasi sebagai kebijakan fiskal yang tepat sasaran dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Di tengah tantangan ekonomi global, kenaikan harga material bangunan, serta masih terbatasnya akses pembiayaan hunian bagi sebagian masyarakat, kehadiran insentif ini menjadi sinyal kuat bahwa negara hadir…

Jakarta – Pemerintah secara resmi memberlakukan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nasional berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 serta Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 pada 2 Januari 2026. Pemberlakuan ini menjadi tonggak penting transformasi sistem hukum pidana Indonesia menuju arah yang lebih modern, berkeadilan, dan humanis. Menteri…

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru dirancang untuk memperkuat perlindungan hak asasi manusia (HAM) dalam seluruh proses penegakan hukum. Reformasi ini menempatkan hak warga negara sebagai fondasi utama sistem peradilan pidana nasional. Wakil Menteri Hukum, Edward Omar Sharif Hiariej, menyampaikan bahwa KUHAP…