admin

Pemerintah Perkuat Strategi Pengawasan Judi Daring demi Lindungi Anak dari Ancaman Digital

Jakarta – Menteri Komunikasi dan Digital, Meutya Hafid menegaskan bahwa pemerintah terus memperkuat langkah pengawasan ruang digital untuk menghadapi ancaman kejahatan siber, termasuk judi daring yang semakin menyasar kelompok rentan seperti anak dan remaja. Penegasan tersebut disampaikan dalam rapat kerja bersama Komisi I DPR RI, di mana Meutya memaparkan bahwa ekosistem digital Indonesia membutuhkan fondasi…

Read More

Pemerintah Blokir Akses Judi Daring untuk Lindungi Penerima Bansos

Jakarta – Masyarakat kembali diimbau menjauhi berbagai situs judi daring, termasuk jaringan seperti kingdom group, demi mencegah penyalahgunaan bantuan sosial dan menjaga keamanan finansial keluarga. Dompet digital OVO menegaskan komitmennya memberantas praktik judi daring melalui program Gerakan Bareng Ungkap Judi Online (Gebuk Judol). Program yang digelar dua ronde sepanjang 2025 itu diklaim berhasil menekan aktivitas…

Read More

KUHAP Baru Hadirkan Standar Baru Penegakan Hukum

Oleh: Bara Winatha*) Hadirnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru menjadi salah satu tonggak penting dalam pembaruan sistem penegakan hukum di Indonesia. Regulasi ini disiapkan untuk menjawab berbagai tantangan praktik hukum yang berkembang di masyarakat, terutama kritik terhadap proses hukum yang selama ini dinilai berbelit, lambat, dan belum sepenuhnya melindungi hak asasi manusia. KUHAP…

Read More

Pemerintah Pastikan KUHAP Baru Lebih Transparan dan Akuntabel

Oleh: Bara Winatha*) Pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) merupakan langkah besar untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan perlindungan hak warga negara dalam proses penegakan hukum. Revisi regulasi ini dipandang sebagai salah satu agenda reformasi hukum paling strategis, terutama dalam memperkuat mekanisme pengawasan publik serta memastikan seluruh aparat penegak hukum bekerja berdasarkan prinsip profesionalitas dan penghormatan terhadap hak…

Read More

Digitalisasi Peradilan Jadi Fokus Implementasi KUHAP

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa digitalisasi peradilan menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru. Pembaruan regulasi tersebut dianggap sebagai momentum penting untuk melakukan modernisasi menyeluruh pada sistem peradilan pidana, sekaligus menjawab tuntutan publik atas proses hukum yang lebih transparan, efisien, dan akuntabel. Melalui penguatan pemanfaatan teknologi informasi,…

Read More

Pemerintah Tegaskan KUHAP Baru Lebih Transparan

Jakarta – Pemerintah menegaskan bahwa Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru yang akan mulai diberlakukan pada 2 Januari 2026 membawa perubahan penting menuju sistem peradilan yang lebih transparan dan akuntabel. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan (Wamenko Kumham Imipas), Prof Otto Hasibuan, menyampaikan bahwa masyarakat harus memahami aturan baru tersebut karena…

Read More

Pemerintah Dorong Program MBG Jangkau Ratusan Ribu Warga RentanLansia, Disabilitas, hingga Anak Jalanan 

Oleh: Yudhistira Wijaya Program Makan Bergizi Gratis (MBG) kian menunjukkan perannya sebagai salah satu kebijakan paling progresif dalam pembangunan kesejahteraan sosial Indonesia. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto mendorong perluasan manfaat program ini secara signifikan, memastikan pemenuhan gizi tidak hanya menyasar siswa sekolah, tetapi juga ratusan ribu warga rentan seperti lansia, penyandang disabilitas, pemulung, masyarakat miskin ekstrem,…

Read More

Pemerintah Terus Dorong Program Kopdes Merah Putih dan MBG WujudkanPemerataan Ekonomi

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintah terus memperkuat pelaksanaan program Kopdes Merah Putih dan MBG sebagai langkah strategis untuk memperluas akses ekonomi di tingkat lokal. Melaluisinergi lintas sektor dan dukungan kebijakan yang terarah, kedua program tersebutdiharapkan mampu menciptakan ekosistem ekonomi yang lebih inklusif. Pemerintahmenargetkan agar manfaat program ini tidak hanya meningkatkan pendapatanwarga, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di berbagaidaerah. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto mengatakan bahwa program Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dan Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan dua instrumen kunci dalam mewujudkanpemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan di desa-desa Indonesia. Kolaborasi dan dukungan masyarakat desa menjadi penentu keberhasilan keduaprogram strategis tersebut. Ia menjelaskan bahwa pelaksanaan Kopdes Merah Putih dan MBG yang baik akanberdampak langsung pada perbaikan ekonomi desa. Ketika ekonomi desa membaik, maka kesejahteraan masyarakat ikut terangkat. Kedua program ini merupakanbagian dari strategi Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat derajatmasyarakat desa dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Desa harus tampil sebagai pelaku utama, terlibat aktif mulai dariperencanaan hingga implementasi. Kopdes Merah Putih bukan hanya lembaga ekonomi biasa, tetapi pusat aktivitasyang menghubungkan produksi, distribusi, dan konsumsi di tingkat lokal. Denganstruktur yang lebih dekat dengan kebutuhan warga, Kopdes menjadi simpul pentingbagi terbentuknya kemandirian desa yang sesungguhnya. Ketua DPD APDESI Sulsel, Sri Rahayu Usmi, menyatakan komitmen APDESI sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam mengawal implementasi Asta Cita Presiden. Menurut dia, Sulsel berpotensi menjadi percontohan pembangunanKopdes Merah Putih di Indonesia Timur. Sejalan dengan itu, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, mendorongagar Kopdes Merah Putih terus diperkuat sebagai penggerak utama ekonomi rakyat. Menurutnya, kebijakan ini bukan sekadar bantuan, tetapi bentuk nyatapemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Zulhas menjelaskan, selama 28 tahun reformasi, kekayaan nasional hanya berputardi kalangan terbatas. Sementara itu, rakyat hanya menjadi penonton dan tidakmenikmati hasil pembangunan secara proporsional. Untuk mengubah kondisi tersebut, pemerintah membentuk Kopdes Merah Putihsebagai lembaga ekonomi rakyat yang terintegrasi dengan Bulog dan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dengan integrasi ini, Kopdes menjadi model bisnis yang menguntungkan ekonomi lokal serta mengurangi ketergantungan desaterhadap tengkulak. Sistem ini menciptakan rantai pasok pangan yang berpihak pada petani dan pelakuusaha kecil. Zulhas mengungkapkan bahwa Kopdes menjadi offtaker dengangudang yang menyimpan hasil panen lokal yang semuanya dibeli langsung oleh Kopdes Merah Putih. Pada titik ini, terlihat jelas bahwa Kopdes Merah Putih tidak hanya berperan sebagaipenyerap hasil panen, tetapi juga sebagai penstabil harga dan penguat daya tawarpetani. Dengan hilirisasi sederhana di tingkat desa, nilai tambah komoditas bisadinikmati oleh masyarakat setempat….

Read More

Pemerintah Fokus Tata Kelola Baru Tingkatkan Kualitas Program MBG

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai langkah strategis untuk memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara optimal oleh seluruh masyarakat. Penguatan ini ditandai dengan mulai diimplementasikannya Peraturan Presiden No. 115/2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program MBG, sebuah regulasi baru yang menjadi dasar penyempurnaan koordinasi lintas kementerian dan lembaga….

Read More

Program MBG Serap Produk Petani dan Peternak Dorong Pemulihan Ekonomi Desa

Jakarta – Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) terus meluas di seluruh Indonesia pada 2025. Tidak hanya fokus pada upaya pemenuhan gizi bagi anak sekolah, balita, ibu hamil dan menyusui, MBG kini secara nyata menyerap produk dari petani dan peternak lokal sebuah strategi yang turut menggerakkan ekonomi desa. Data per November 2025 menunjukkan bahwa penyelenggara…

Read More