Oleh : Rivka Mayangsari*) Revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) menjadi momentum penting bagi bangsa Indonesia dalam memperkuat komitmen terhadap perlindungan hak asasi. Salah satu aspirasi yang tertuang dalam 17+8 Tuntutan Rakyat adalah penguatan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) sebagai institusi yang selama ini berperan krusial dalam menegakkan…
Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmen memperkuat perlindungan hak asasi manusia melalui revisi Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999. Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat yang terangkum dalam 17+8 Tuntutan Rakyat menjadi dasar utama dalam penyusunan rancangan undang-undang tersebut. “Tuntutan 17+8 mengenai penguatan Komnas HAM sudah kami masukkan dalam revisi UU HAM,” ucapnya…
Oleh: Puteri Wijayanti* Bangsa Indonesia kembali menunjukkan kekuatannya melalui sinergi antara Tentara Nasional Indonesia (TNI), Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), dan masyarakat. Ketiganya berdiri teguh dalam satu barisan, menegaskan bahwa persatuan adalah kunci utama untuk meredam isu provokatif yang berpotensi memecah belah bangsa. Keharmonisan aparat dan publik dalam menjaga stabilitas bukan hanya simbol ketahanan negara,…
Jakarta — Stabilitas dan keamanan bangsa menjadi prioritas utama dalam menjaga keberlangsungan demokrasi di Indonesia. TNI dan Polri, bersama elemen masyarakat, menegaskan komitmen untuk solid mengawal jalannya kehidupan berbangsa dan bernegara tanpa memberi ruang bagi kerusuhan. Kepala Dinas Penerangan TNI Angkatan Darat (Kadispenad) Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menegaskan bahwa TNI AD melalui satuan kewilayahan seperti…
Oleh : Samuel Christopher Taylor )* Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto hadir menjawab 17+8 tuntutan rakyat dengan tekad kuat memperbaiki ekonomi masyarakat melalui berbagai kebijakan pro rakyat. Setiap program yang dijalankan diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan, memperluas lapangan kerja, serta memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi benar-benar menyentuh kehidupan sehari-hari rakyat di seluruh pelosok negeri. Sejak…
JAKARTA — Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto terus mendorong pertumbuhan dunia usaha sebagai langkah nyata memperbaiki perekonomian nasional untuk menjawab tuntutan 17+8 rakyat. Sejumlah strategi prioritas dijalankan, mulai dari penguatan sektor pertanian dan hilirisasi industri, pengembangan ekonomi kreatif, transformasi digital, hingga dukungan penuh terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketua Dewan Ekonomi…
Oleh: Alexander Royce*) Indonesia memasuki babak baru dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) dengan penuh optimisme, berkat percepatan program hilirisasi terpadu melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara). Di bawah mandat Presiden Prabowo Subianto dan kepemimpinan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia, pemerintah menegaskan tekadnya untuk memaksimalkan nilai tambah SDA sekaligus…
*) Oleh : M. Syahrul Fahmi Bantuan sosial (bansos) merupakan salah satu instrumen kebijakan pemerintah yang paling strategis dalam mengatasi persoalan kemiskinan dan kerentanan sosial. Selama ini, bansos kerap dipandang hanya sebagai solusi sesaat untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu. Namun, pemerintah menegaskan bahwa bansos bukanlah tujuan akhir, melainkan pintu masuk menuju kemandirian dan pemberdayaan…
Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Bantuan sosial merupakan instrumen strategis dari pemerintah untuk mengurangi kesenjangan ekonomi sekaligus meningkatkan kualitas hidup masyarakat miskin dan rentan. Lebih dari hanya sekadar bantuan, keberadaan bansos diharapkan menjadi pengaman sosial untuk menahan goncangan ekonomi masyarakat kecil. Selain itu, bansos juga diperlukan untuk menjaga stabilitas sosial, meningkatkan rasa keadilan, serta memberikan rasa…
Jakarta, Pemerintah mengumumkan penguatan kemitraan strategis dengan dunia usaha dan organisasi filantropi untuk mempercepat, menajamkan, dan mengefektifkan penyaluran bantuan sosial (bansos) kepada kelompok rentan. Sinergi ini menempatkan pemerintah sebagai orkestrator program, sementara sektor swasta dan filantropi menjadi pengungkit pembiayaan, inovasi, dan distribusi berbasis teknologi. Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah, Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan digitalisasi…
