APBN 2027 Dorong Ekonomi Tumbuh lewat Investasi dan Belanja Produktif

Jakarta – Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui penguatan investasi dan belanja yang produktif, sekaligus menjaga ketahanan fiskal di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pemerintah dan DPR RI telah mengesahkan APBN 2027 menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna DPR RI. Dalam postur yang disepakati, belanja negara mencapai Rp4.106,26 triliun, sementara…

Read More

Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat Membuktikan Negara Serius Menjaga Anak

Oleh : Jonathan Janoel*) Pendidikan tidak berhenti pada memastikan anak duduk di ruang kelas. Negara juga berkewajiban menciptakan lingkungan yang aman, melindungi peserta didik dari kekerasan, serta memastikan setiap persoalan memperoleh penanganan. Dalam konteks tersebut, langkahKementerian Sosial menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat menjadi bagianpenting dari penguatan perlindungan anak. Kebijakan ini memperlihatkan bahwa perluasanakses pendidikan perlu berjalan beriringan dengan mekanisme pengawasan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menjelaskan bahwa sistem pelaporan tersebutdisiapkan melalui kanal WhatsApp resmi Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Saluranini terbuka bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk menyampaikan pengaduanterkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menegaskan bahwa setiap laporan harusdiperlakukan sebagai alarm dini yang perlu direspons, dikonfirmasi, divalidasi, dan diverifikasi, bukan dianggap sebagai ancaman bagi penyelenggara. Cakupan laporan meliputi dugaan perundungan, kekerasan, pelecehan, korupsi, hinggapenyalahgunaan wewenang. Mekanisme tersebut dirancang melalui penerimaan laporan, pengelompokan kategori, pencatatan ke sistem SETARA (basis data terpadu dan aplikasipendataan yang dikelola oleh Kementerian Sosial untuk mengelola seluruh administrasi, sarana-prasarana, keasramaan, serta data guru dan siswa di program Sekolah Rakyat), pemberian nomor tiket, verifikasi lapangan, hingga penyampaian hasil tindak lanjut. Identitaspelapor juga dijanjikan dijaga melalui pembatasan akses dan pengamanan data. Denganprosedur ini, pengaduan diharapkan tidak berhenti sebagai pesan yang diterima, melainkanmenjadi dasar tindakan yang dapat ditelusuri. Kehadiran sistem tersebut relevan dengan karakter Sekolah Rakyat yang menyelenggarakanpendidikan berasrama bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem. Lingkunganasrama membuat pengawasan tidak hanya berlangsung selama jam pelajaran, tetapi juga mencakup kehidupan sehari-hari peserta didik. Karena itu, kanal pelaporan dapat menjadipenghubung antara pengalaman anak, perhatian orang tua, dan tanggung jawab pengelolasekolah. Keberhasilannya akan ditentukan oleh kecepatan respons, ketepatan verifikasi, sertaperlindungan terhadap anak yang berani menyampaikan persoalan. Sistem pelaporan terpadu dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal dan rasa aman bagi semua pihak. Melalui standar operasional yang transparan, kerahasiaan identitaspelapor terjamin sepenuhnya, dan setiap laporan diproses secara independen berbasis bukti. Layanan pendampingan ramah anak turut dihadirkan untuk memastikan proses berjalan amandan nyaman. Penyampaian informasi hasil evaluasi dilakukan secara akuntabel dengan tetapmenjaga privasi personal. Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Sekolah Rakyat harus dikawaldari hulu hingga hilir melalui pengawasan dan evaluasi yang berjalan berkelanjutan. Dalamevaluasi terhadap 14 Sekolah Rakyat permanen, ia meminta agar temuan lapangan tidakberhenti sebagai laporan administratif, tetapi diterjemahkan menjadi keputusan, penanggungjawab, tenggat penyelesaian, dan pemantauan hingga tuntas. Pendekatan ini penting agar pengawasan memiliki konsekuensi nyata terhadap perbaikan layanan. Agus Jabo juga menyoroti peran wali asuh dan wali asrama sebagai pendamping yang berhadapan langsung dengan kebutuhan individual siswa, ia menekankan pentingnya empati, perhatian, dan kasih sayang dalam membangun karakter anak. Pesan tersebutmemperlihatkan bahwa perlindungan tidak cukup mengandalkan prosedur formal. Sistempelaporan perlu dilengkapi budaya pengasuhan yang membuat anak merasa aman untukberbicara, didengar, dan memperoleh bantuan. Dari perspektif pendidikan, Pakar Pendidikan dan Konsultan Karier Ina Liem menilaiSekolah Rakyat dapat membantu anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem terhindar daririsiko eksploitasi serta lingkungan sosial yang membahayakan, ia menyoroti kerentanan anakyang setelah pulang sekolah reguler harus bekerja atau mengemis. Pendekatan pembelajaranyang memperhatikan kondisi dan minat anak ini tentu dapat mendukung perkembanganliterasi, karakter, serta kemampuan berkomunikasi. Penguatan ini sejalan dengan agenda pemerintah memperluas kesempatan pendidikansekaligus memutus rantai kemiskinan antargenerasi. Sekolah Rakyat tidak hanya dituntutmenghadirkan ruang belajar, tetapi juga memastikan peserta didik memperoleh pengasuhan, perlindungan, dan dukungan untuk melanjutkan pendidikan atau memasuki dunia kerja. Karena itu, evaluasi berkala atas kualitas pembelajaran, kondisi asrama, tenaga pendidik, dan penyelesaian pengaduan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari keberlanjutan program. Selain itu, pelibatan masyarakat menjadi unsur penting dalam menjaga kualitas layanan. Orang tua dan warga dapat menyampaikan informasi mengenai kondisi sekolah tanpa harusmenunggu persoalan berkembang. Masukan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi bagiKemensos untuk memperbaiki pola pengasuhan, fasilitas, dan koordinasi antarpihak. Dengankomunikasi yang terjaga, pengawasan menjadi tanggung jawab bersama demi memastikansetiap anak memperoleh lingkungan belajar yang aman dan mendukung. Sistem pelaporan terpadu memberi makna lebih luas bagi kehadiran negara dalampendidikan, bukan hanya membuka pintu sekolah, tetapi juga menyediakan jalan bagi anakuntuk meminta perlindungan. Jika setiap laporan ditangani secara cepat, aman,…

Read More

Jamin Kerahasiaan Pelapor, Pemerintah Buka Sistem Pelaporan Terpadu Sekolah Rakyat via WhatsApp

JAKARTA – Masyarakat kini memiliki saluran resmi untuk menyampaikan pengaduan terkait penyelenggaraan Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Layanan ini memberikan ruang bagi siswa, guru, orang tua, dan masyarakat untuk melaporkan persoalan di lingkungan sekolah, dengan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor. Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau…

Read More

Sekolah Rakyat Gunakan Sistem Pelaporan Terpadu untuk Perkuat Tata Kelola

JAKARTA – Pengawasan penyelenggaraan pendidikan menjadi perhatian pemerintah seiring pengembangan Program Sekolah Rakyat. Kementerian Sosial (Kemensos) menyiapkan Sistem Pelaporan Terpadu melalui kanal WhatsApp Lapor Kemensos di nomor 0887-7171-171. Mekanisme ini dirancang agar setiap pengaduan terkait kegiatan sekolah dapat tercatat, diverifikasi, dan ditindaklanjuti melalui prosedur yang jelas. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sistem tersebut terbuka bagi…

Read More

Kembali Cetak Sejarah, Indonesia Modernisasi Pertahanan lewat KRI Sriwijaya-100

Jakarta – Indonesia kembali mencatat sejarah dalam modernisasi pertahanan dengan bergabungnya KRI Sriwijaya-100 sebagai kapal induk pertama TNI AL. Kapal eks-ITS Giuseppe Garibaldi tersebut memperkuat kemampuan maritim sekaligus disiapkan untuk mendukung penanganan bencana dan misi kemanusiaan. Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto meresmikan kapal itu melalui upacara peresmian, shipnaming, dan pengukuhan komandannya di Dermaga 107, Pelabuhan…

Read More

HUT TNI ke-81 : Pertahanan Makin Kuat di Era 2 Tahun Pemerintahan Prabowo-Gibran

Jakarta – Momentum HUT ke-81 TNI menjadi sorotan atas penguatan pertahanan menjelang dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Modernisasi alutsista berlangsung melalui penguatan armada laut, kendaraan tempur amfibi, hingga pesawat tempur Rafale. Peringatan tahun ini mengusung tema “TNI Kuat Bersama Rakyat, Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur”. Pembaruan kekuatan pertahanan…

Read More

Dua Tahun Prabowo–Gibran, Apresiasi Penguatan Pertahanan, Selamat HUT ke-81 TNI

Oleh: Indah Prameswari)* Memasuki dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran dan momentum Hari Ulang Tahun ke-81 TNI, penguatan pertahanan menjadi salah satu agenda yang layak mendapat apresiasi seiring kebutuhan menjaga kedaulatan di tengah perubahan lingkungan strategis. HUT ke-81 TNI menjadi momentum untuk melihat bahwa pertahanan negara tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel dan kecanggihan alat utama sistem persenjataan,…

Read More

Hadapi Ancaman Pertahanan Modern, Apresiasi Strategi Pemerintah Mengintegrasikan Alutsista

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan Donny Ermawan Taufanto mengatakan integrasi Alutsista TNI sangat penting untuk menghadapi perkembangan ancaman pertahanan modern yang semakin kompleks. Kemampuan interoperabilitas menjadi kunci agar seluruh unsur pertahanan dapat bertindak sebagai satu kesatuan operasi yang efektif dan terkoordinasi. Hal tersebut akan menjadikan alutsista lebih terintegrasi untuk menjawab perkembangan ancaman pertahanan dewasa ini….

Read More

Perkuat Pertahanan Nasional: Pemerintah Optimalisasi Pindad Demi Kurangi Ketergantungan Terhadap Senjata Asing

Dalam upaya meningkatkan pertahanan nasional, Pemerintah melakukan optimalisasi PT Pindad sebagai industri pertahanan untuk mengurangi ketergantungan pada senjata asing. Optimalisasi tersebut melalui peningkatan kapasitas teknologi agar PT Pindad mampu menjadi tulang punggung pertahanan negara. Dalam kunjungannya ke PT Pindad Ketua MPR Ahmad Muzani menyampaikan pihaknya sangat mendukung rencana pengembangan PT Pindad hingga 2045 serta mendorong…

Read More

Pembangunan 750 Yonif TP Bentuk Komitmen Pemerintah Perkuat Pertahanan dan Ekonomi Desa

JAKARTA — Pemerintah di era Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memperkuat pembangunan pertahanan dengan memperluas pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) di berbagai wilayah Indonesia. Program tersebut diarahkan tidak hanya untuk memperkuat pertahanan dan keamanan wilayah, tetapi juga mendukung pembangunan serta menggerakkan perekonomian masyarakat desa. Kementerian Pertahanan bersama Tentara Nasional…

Read More