Oleh: Dhita Karuniawati )* Perubahan lanskap dunia kerja yang semakin dinamis menuntut adanya regulasi yang adaptif, adil, dan mampu menjawab tantangan zaman. Di tengah transformasi ekonomidigital, meningkatnya fleksibilitas kerja, serta tuntutan perlindungan tenaga kerja yang lebih kuat, pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Ketenagakerjaan menjadimomentum penting untuk memastikan terciptanya keseimbangan antara kepentinganpekerja dan dunia usaha. “Fair Rules, Fair Work” menjadi relevan untukmenggambarkan arah kebijakan yang tidak hanya berpihak pada keadilan, tetapi juga menjamin keberlanjutan ekonomi nasional. RUU Ketenagakerjaan yang tengah dibahas diharapkan menjadi jawaban atas berbagaipersoalan klasik yang selama ini membayangi hubungan industrial di Indonesia, sepertiketimpangan perlindungan pekerja, ketidakpastian status kerja, hingga tantanganproduktivitas. Dalam konteks ini, regulasi baru harus mampu menghadirkan kepastianhukum yang jelas sekaligus memberikan ruang bagi dunia usaha untuk tetap tumbuhdan berinovasi. Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, mengatakan bahwa RUU Ketenagakerjaanyang baru harus dirancang secara adil dengan memperhatikan dua kepentingan utama, yakni perlindungan buruh dan keberlangsungan dunia usaha. Regulasi yang terlaluberat sebelah berpotensi menimbulkan masalah baru, baik berupa meningkatnyapengangguran maupun melemahnya daya saing industri nasional. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang menjadi kunci agar hubungan industrial dapat berjalanharmonis dan produktif. Pandangan tersebut sejalan dengan kebutuhan untuk menciptakan ekosistemketenagakerjaan yang inklusif, terutama bagi generasi pekerja muda yang kinimendominasi pasar tenaga kerja. Generasi ini memiliki karakteristik yang berbedadibandingkan generasi sebelumnya, seperti kecenderungan bekerja secara fleksibel, keterbukaan terhadap teknologi, serta ekspektasi tinggi terhadap keseimbangan antarakehidupan kerja dan pribadi. Tanpa regulasi yang adaptif, potensi besar dari generasi inibisa terhambat. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga memberikan perhatian serius terhadappercepatan pembahasan RUU Ketenagakerjaan. Ia meminta agar regulasi tersebutdapat dirampungkan dalam waktu dekat dengan tetap mengedepankan perlindunganterhadap buruh sebagai prioritas utama. Arahan ini menunjukkan bahwa pemerintahmemandang isu ketenagakerjaan sebagai salah satu pilar penting dalam pembangunannasional, terutama dalam menghadapi persaingan global yang semakin ketat. Di sisi lain, Komisi IX DPR RI juga melihat bahwa RUU Ketenagakerjaan berpotensimenjadi solusi atas ketimpangan yang selama ini terjadi di dunia kerja. Ketimpangantersebut mencakup perbedaan akses terhadap pekerjaan layak, kesenjangan upah, hingga perlindungan sosial yang belum merata. Dalam pandangan Komisi IX, regulasibaru ini harus mampu menjawab persoalan tersebut secara komprehensif agar manfaatpembangunan dapat dirasakan secara lebih adil oleh seluruh lapisan masyarakat. Anggota Komisi IX DPR RI, Netty Prasetiyani mengatakan pembahasan RancanganUndang-Undang Ketenagakerjaan harus menjadi momentum memperbaikiketimpangan dalam dunia kerja. Regulasi baru dinilai perlu disusun secara adil, adaptif, dan melibatkan berbagai pihak terkait. Pendekatan komprehensif ini penting mengingat struktur pasar tenaga kerja Indonesia yang sangat beragam, mulai dari pekerja formal hingga informal, dari sektor tradisionalhingga ekonomi digital. RUU Ketenagakerjaan harus mampu mengakomodasi seluruhspektrum tersebut tanpa menciptakan diskriminasi atau ketidakadilan baru. Hal inimenjadi tantangan tersendiri, mengingat setiap sektor memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Konsep “Fair Rules” dalam RUU Ketenagakerjaan mencakup transparansi dan kepastian hukum. Selama ini, salah satu keluhan utama dari pelaku usaha adalahinkonsistensi regulasi yang sering berubah dan menimbulkan ketidakpastian. Di sisilain, pekerja juga seringkali berada dalam posisi lemah akibat kurangnya pemahamanterhadap hak-hak mereka. Oleh karena itu, regulasi yang jelas, sederhana, dan mudahdipahami menjadi kebutuhan mendesak. Sementara itu, “Fair Work” sebagai tujuan akhir dari regulasi ini diwujudkan dalambentuk pekerjaan yang layak, upah yang adil, serta kondisi kerja yang manusiawi. Ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial dan psikologis, sepertijaminan kesehatan, keselamatan kerja, hingga perlindungan dari diskriminasi dan eksploitasi. Dengan kata lain, pekerjaan tidak hanya menjadi sumber penghasilan, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kualitas hidup. Keberhasilan RUU Ketenagakerjaan pada akhirnya akan sangat ditentukan oleh sejauhmana regulasi ini mampu diimplementasikan secara efektif di lapangan. Tanpapengawasan yang kuat dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan, regulasiyang baik sekalipun berpotensi kehilangan maknanya. Oleh karena itu, sinergi antarapemerintah, DPR, dunia usaha, dan serikat pekerja menjadi kunci utama….
