Program MBG Libatkan Petani Lokal, Ekonomi Daerah Ikut Bergerak

Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan pangan di daerah melalui Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang melibatkan petani lokal melalui inisiatif Mak Comblang Project. Langkah ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan gizi masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dengan memanfaatkan potensi lokal. Program MBG, yang merupakan inisiatif unggulan Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk menyediakan…

Read More

MBG dan Petani Lokal: Strategi Pemerintah Wujudkan Gizi Berkeadilan

Oleh: Alexander Royce*) Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digulirkan pemerintah tidak sekadar menjawab persoalan gizi masyarakat, tetapi juga menunjukkan arah kebijakan pembangunan yang berkeadilan dan terintegrasi. Di tengah ketidakpastian global, gejolak harga pangan dunia, serta ancaman krisis iklim yang memengaruhi rantai pasok, MBG hadir sebagai kebijakan strategis yang menyentuh dua sektor krusial sekaligus: peningkatan…

Read More

MBG Berbasis Petani Lokal, Gizi yang Menggerakkan Ekonomi Rakyat

Oleh: Dhita Karuniawati )* Program Makan Bergizi Gratis (MBG) merupakan salah satu terobosan kebijakan sosial yang dirancang untuk menjawab dua persoalan mendasar bangsa Indonesia sekaligus, yakni peningkatan kualitas gizi masyarakat dan penguatan ekonomi rakyat. Ketika program ini diimplementasikan dengan pendekatan berbasis petani dan produsen pangan lokal, MBG tidak hanya menjadi instrumen pemenuhan hak dasar anak…

Read More

Sekolah Rakyat Disorot di Forum Internasional, Pemerintah Tekankan Peran Kepala Daerah

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menegaskan pendidikan merupakan kunci utama bagi keberhasilan suatu bangsa. Hal tersebut disampaikan Presiden saat berbicara dalam forum UK-Indonesia Education. Dalam kesempatan tersebut, Presiden Prabowo memaparkan berbagai kebijakan pendidikan nasional yang tengah dijalankan pemerintah. Salah satunya pembangunan Sekolah Rakyat untuk keluarga tidak mampu. “Saya yakin pendidikan adalah kunci keberhasilan suatu bangsa….

Read More

Pemerintah Dorong Peran Aktif Kepala Daerah Perkuat Sekolah Rakyat

JAKARTA – Pemerintah semakin menegaskan komitmennya dalam memperkuat program Sekolah Rakyat dengan mendorong peran aktif kepala daerah sebagai ujung tombak pelaksanaan di lapangan. Program prioritas nasional ini dipandang sebagai langkah strategis untuk memastikan akses pendidikan yang adil, inklusif, dan berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu di seluruh Indonesia. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menyampaikan bahwa…

Read More

Sekolah Rakyat dan Diplomasi Pendidikan Presiden Prabowo Perkuat Akses Belajar Nasional

Oleh : Reza Anwar Santoso )* Pendidikan selalu menjadi fondasi utama bagi kemajuan sebuah bangsa. Presiden Prabowo Subianto secara tegas menempatkan sektor pendidikan sebagai pilar strategis pembangunan nasional, sejajar dengan ketahanan pangan dan pertahanan negara. Penegasan ini kembali disampaikan Presiden dalam forum UK–Indonesia Education Roundtable bersama para pemangku kepentingan pendidikan tinggi di Inggris. Forum ini tidak sekadar menjadi ajang…

Read More

Dukungan Kepala Daerah Penentu Keberhasilan Sekolah Rakyat

Oleh: Bara Winatha*) Program Sekolah Rakyat yang digagas pemerintah sebagai bagian dari strategi besar pengentasan kemiskinan nasional menempatkan peran kepala daerah sebagai aktor kunci di lapangan. Program ini tidak hanya menghadirkan akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem, tetapi juga menjadi instrumen terintegrasi untuk memutus rantai kemiskinan secara berkelanjutan. Dalam kerangka tersebut,…

Read More

⁠Kemenaker Perluas Standar KHL Hingga Kabupaten/Kota untuk Kurangi Disparitas Upah

JAKARTA — Kementerian Ketenagakerjaan mempercepat pengembangan standar Kebutuhan Hidup Layak hingga tingkat kabupaten/kota guna menekan disparitas upah dan meningkatkan kesejahteraan buruh. Kebijakan tersebut menegaskan komitmen pemerintah agar upah minimum semakin mencerminkan biaya hidup riil di setiap daerah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menekankan kebijakan upah minimum berdampak langsung pada daya beli pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan…

Read More

Upah Minimum 2026: Menaker Mendorong Penyesuaian Berdasarkan KHL

JAKARTA — Pemerintah mendorong penyesuaian Upah Minimum 2026 agar semakin mendekati Kebutuhan Hidup Layak sebagai upaya menjaga daya beli pekerja dan mengurangi kesenjangan kesejahteraan antarwilayah. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menegaskan kebijakan tersebut berdampak langsung pada pemenuhan kebutuhan hidup pekerja dan keluarganya, sehingga KHL dijadikan rujukan utama agar pengupahan lebih berkeadilan dan sesuai biaya hidup riil di…

Read More

KHL Jadi Standar Baru UMP, Pemerintah Upayakan Keadilan bagi Pekerja

Oleh: Sherly Aneta Lubis *) Pemerintah mengubah arah kebijakan pengupahan nasional dengan menjadikan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) sebagai standar utama penetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) 2026. Langkah tersebut menandai fase baru reformasi pengupahan yang lebih berpihak pada realitas hidup pekerja, sekaligus mencerminkan komitmen pemerintahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk menghadirkan keadilan sosial yang lebih substantif bagi seluruh…

Read More