Pemerintah Siapkan Kompensasi Rumah untuk Korban Banjir Sumatra

Oleh: Yandi Arya Adinegara)* Bencana alam yang melanda sejumlah wilayah di Sumatera, terutama di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, sejak akhir tahun lalu, memberikan dampak yang luar biasa terhadap kehidupan masyarakat setempat. Banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi hampir serentak telah mengakibatkan ribuan rumah rusak, menyebabkan ribuan warga kehilangan tempat tinggal, dan menelan korban jiwa….

Read More

Pemulihan Ekonomi Pascabanjir Jadi Prioritas, UMKM dan Pekerja Lokal Sumatra Didorong Bangkit

Oleh : Ricky Rinaldi  Pemulihan ekonomi pascabencana banjir di wilayah Sumatra menjadi fokus utama pemerintah dalam memastikan kehidupan masyarakat kembali berjalan normal. Setelah fase tanggap darurat dan pemenuhan kebutuhan dasar dilalui, pemerintah mengarahkan kebijakan pada penguatan ekonomi lokal sebagai fondasi pemulihan jangka menengah dan panjang. Pendekatan ini menempatkan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) serta pekerja lokal…

Read More

Bantuan Logistik Terus Disalurkan, Pemulihan Ekonomi dan Kebutuhan Dasar Korban Banjir Meningkat

JAKARTA – Penyaluran bantuan logistik bagi masyarakat terdampak banjir di sejumlah wilayah Sumatra terus berlangsung secara berkelanjutan. Pemerintah pusat bersama pemerintah daerah, BUMN, serta sektor swasta menunjukkan sinergi kuat dalam memastikan kebutuhan dasar warga terpenuhi sekaligus mendorong pemulihan ekonomi pascabencana. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen negara untuk hadir secara nyata di tengah masyarakat yang…

Read More

Akses Jalan ke Daerah Terdampak Semakin Lancar, Distribusi Bantuan di Sumatera Meningkat

Jakarta – Pemerintah terus mempercepat pemulihan infrastruktur pascabencana di sejumlah wilayah Sumatera. Salah satu capaian signifikan yang dirasakan langsung masyarakat adalah semakin lancarnya akses jalan menuju daerah terdampak. Kondisi ini berdampak positif terhadap peningkatan distribusi bantuan logistik, pelayanan kesehatan, serta mobilitas petugas di lapangan, sehingga proses penanganan bencana dapat berjalan lebih efektif dan terkoordinasi. Menteri…

Read More

Targetkan 60 Ribu Kopdes Merah Putih, Ekonomi Desa Bangkit di Era Prabowo

Oleh: Nanda Putri Pasaribu )* Langkah Presiden Prabowo Subianto menempatkan koperasi sebagai jantung penggerak ekonomi desa kembali ditegaskan di awal tahun ini, sebuah sinyal kuat bahwa arah pembangunan nasional kini benar-benar berpihak pada ekonomi rakyat, bukan sekadar jargon, melainkan strategi nyata yang mulai terasa denyutnya hingga ke desa-desa. Presiden Prabowo Subianto, menegaskan bahwa pemerintah menargetkan sedikitnya 25…

Read More

Pemerintah Arahkan Dana Desa 2026 untuk PerkuatKopdes

Oleh: Wahyu Gunawan )* Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus memastikanpertumbuhan nasional benar-benar dirasakan hingga akar rumput, pemerintah mengambillangkah strategis dengan mengarahkan Dana Desa tahun 2026 untuk menopang pengembanganKoperasi Desa Merah Putih, sebuah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diyakini mampu menjadi mesin baru kesejahteraan rakyat di wilayah perdesaan. Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwaarah kebijakan Dana Desa 2026 tidak lagi bersifat umum dan tersebar tanpa fokus, melainkandipusatkan pada penguatan kelembagaan ekonomi rakyat yang konkret dan terukur. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa salah satu fokusutama penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2026 adalah mendukung implementasi dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menjadi tulang punggung kebijakan ekonomidesa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.  Menurut Yandri Susanto, kebijakan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah diikat secarahukum melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk OperasionalAtas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Desember 2025, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki rujukan yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi terbatas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Yandri Susanto menekankan bahwa tidak adaruang bagi perangkat desa maupun masyarakat desa untuk bersikap setengah hati apalagimenolak program tersebut.  Ia menilai Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat taraf hidup rakyat desa melaluisistem ekonomi gotong royong yang modern, transparan, dan berdaya saing. Tanpa dukunganpenuh dari seluruh pihak, mulai dari aparat desa hingga warga, tujuan besar menyejahterakanmasyarakat dari desa akan sulit dicapai dan berisiko terhambat oleh ego sektoral maupunresistensi lokal yang tidak berdasar. Nada optimistis juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri KoordinatorBidang Pangan Zulkifli…

Read More

Kopdes Merah Putih Perkuat UMKM Desa dan Ciptakan Lapangan Kerja Baru

Jakarta – Program Koperasi Desa Merah Putih terus didorong pemerintah sebagai strategi memperkuat ekonomi rakyat, menggerakkan UMKM desa, sekaligus membuka lapangan kerja baru, terutama bagi generasi muda. Pemerintah menargetkan puluhan ribu koperasi aktif beroperasi sepanjang 2026 agar manfaat ekonomi dapat dirasakan langsung oleh masyarakat di tingkat desa dan kelurahan. Presiden Prabowo menegaskan bahwa pemerintah menargetkan…

Read More

Pemerintah Tegaskan Percepatan Digital dan Infrastruktur Kopdes Merah Putih

Jakarta – Pemerintah menegaskan komitmennya untuk mempercepat pembangunan infrastruktur fisik dan digital Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdes/Kel) Merah Putih sebagai langkah strategis memperkuat ekonomi kerakyatan hingga ke pelosok desa, dengan target pembangunan puluhan ribu gerai koperasi dalam waktu dekat melalui sinergi lintas kementerian dan lembaga. Menteri Koperasi dan UKM Ferry Juliantono menyampaikan bahwa pemerintah menargetkan percepatan pembangunan…

Read More

Kebebasan Kritik di Era KUHP dan KUHAP Baru Makin Terjamin

Oleh : Nur Annisa Salsabillah )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang baru sejak 2 Januari 2026 menandai perubahan penting dalam wajah demokrasi hukum Indonesia.  Regulasi tersebut tidak hanya mengakhiri ketergantungan pada hukum pidana warisan kolonial, tetapi juga mempertegas komitmen negara dalam menjaga kebebasan berpendapat dan menyampaikan kritik secara…

Read More

Pengesahan KUHP dan KUHAP Baru Jawab Tantangan Penegakan Hukum Modern

Oleh : Syaiful Rahman )* Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang baru secara resmi membuka babak baru penegakan hukum nasional. Sejak 2 Januari 2026, Indonesia meninggalkan kerangka hukum pidana warisan kolonial dan memasuki fase pembaruan yang dirancang untuk merespons dinamika sosial, teknologi, serta tuntutan keadilan masyarakat modern. Pengesahan tersebut bukan sekadar…

Read More