Oleh: Wahyu Gunawan )* Di tengah kebutuhan mendesak untuk memperkuat fondasi ekonomi desa sekaligus memastikanpertumbuhan nasional benar-benar dirasakan hingga akar rumput, pemerintah mengambillangkah strategis dengan mengarahkan Dana Desa tahun 2026 untuk menopang pengembanganKoperasi Desa Merah Putih, sebuah program unggulan pemerintahan Presiden Prabowo Subianto yang diyakini mampu menjadi mesin baru kesejahteraan rakyat di wilayah perdesaan. Pemerintah melalui Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menegaskan bahwaarah kebijakan Dana Desa 2026 tidak lagi bersifat umum dan tersebar tanpa fokus, melainkandipusatkan pada penguatan kelembagaan ekonomi rakyat yang konkret dan terukur. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto menjelaskan bahwa salah satu fokusutama penggunaan Dana Desa pada tahun anggaran 2026 adalah mendukung implementasi dan penguatan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menjadi tulang punggung kebijakan ekonomidesa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Menurut Yandri Susanto, kebijakan tersebut bukan sekadar wacana, melainkan telah diikat secarahukum melalui Peraturan Menteri Desa Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk OperasionalAtas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2026 yang ditetapkan pada 29 Desember 2025, sehingga seluruh desa di Indonesia memiliki rujukan yang jelas dan wajib untuk dilaksanakan. Dalam rapat koordinasi terbatas pelaksanaan program Koperasi Desa Merah Putih di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Jakarta, Yandri Susanto menekankan bahwa tidak adaruang bagi perangkat desa maupun masyarakat desa untuk bersikap setengah hati apalagimenolak program tersebut. Ia menilai Kopdes Merah Putih adalah instrumen penting yang dirancang secara serius oleh pemerintahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengangkat taraf hidup rakyat desa melaluisistem ekonomi gotong royong yang modern, transparan, dan berdaya saing. Tanpa dukunganpenuh dari seluruh pihak, mulai dari aparat desa hingga warga, tujuan besar menyejahterakanmasyarakat dari desa akan sulit dicapai dan berisiko terhambat oleh ego sektoral maupunresistensi lokal yang tidak berdasar. Nada optimistis juga datang dari Kementerian Koordinator Bidang Pangan. Menteri KoordinatorBidang Pangan Zulkifli…