YAHUKIMO, Papua Pegunungan — Penindakan terhadap OPM di Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan, menjadi bagian dari upaya aparat gabungan TNI-Polri menjaga keamanan dan memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas secara aman. Tindakan tersebut dilakukan setelah personel mendapat gangguan tembakan saat hendak melakukan penangkapan terhadap anggota OPM di Distrik Dekai, Selasa (1/9/2026). Peristiwa terjadi di sekitar Kantor KPU…

MIMIKA, PAPUA TENGAH — Upaya aparat keamanan dalam menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) di Papua mendapat apresiasi dari kalangan pemuda. Kehadiran aparat dinilai penting untuk memastikan masyarakat dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman, sekaligus menjaga ruang pembangunan tetap berjalan di tengah berbagai tantangan keamanan. Ketua Koordinator Forum Alumni Pimpinan Cipayung Kabupaten Mimika, Bojan…

Oleh: Gavin Asadit*) Pemerintah mengingatkan masyarakat agar tidak terburu-buru menarik kesimpulanmaupun terpengaruh informasi yang belum terverifikasi terkait sejumlah peristiwasetelah demonstrasi 27 Agustus 2026. Salah satu kasus yang masih menjadi perhatianadalah meninggalnya Bambang Setiyawan, warga yang menjadi korban penganiayaandi kawasan Pejompongan, Jakarta Pusat. Hingga kini, aparat penegak hukum masihmelakukan penyelidikan untuk mengungkap rangkaian kejadian secara utuh danmemastikan pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril IhzaMahendra menegaskan bahwa penyelidikan terhadap kematian Bambang serta kasuspenganiayaan terhadap seorang siswa bernama Faturrohman masih berjalan. Aparatbelum mengambil kesimpulan mengenai siapa pelaku maupun pihak yang bertanggungjawab atas kedua peristiwa tersebut. Karena itu, proses hukum perlu diberikan ruanguntuk memeriksa seluruh fakta secara menyeluruh sehingga keputusan yang diambilmemiliki dasar bukti yang kuat. Pendalaman perkara diperlukan untuk mengetahui rangkaian kejadian, termasukkemungkinan adanya pihak yang menyuruh, menggerakkan, maupun melakukantindakan penganiayaan. Siapa pun yang nantinya terbukti bertanggung jawabberdasarkan alat bukti harus menghadapi proses hukum secara tegas. Pendekatan inipenting agar penyelesaian perkara tidak ditentukan oleh tekanan opini, spekulasi, maupun informasi yang berkembang di ruang digital. Kehati-hatian semakin diperlukan di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial. Peristiwa dalam situasi sensitif dapat dengan cepat dipotong, diberi narasitertentu, kemudian disebarkan kembali tanpa konteks lengkap. Akibatnya, masyarakatdapat menerima informasi yang belum tentu sesuai dengan fakta lapangan. Munculnya konten hasutan dan provokasi dalam rangkaian demonstrasi 27 Agustus2026 juga perlu menjadi perhatian. Masyarakat perlu membedakan antarapenyampaian aspirasi secara damai dengan konten yang bertujuan menghasut, memprovokasi, menyebarkan kebencian, atau mendorong tindakan yang melanggarhukum. Kebebasan menyampaikan pendapat merupakan bagian penting daridemokrasi, tetapi kebebasan tersebut tetap harus dijalankan secara bertanggungjawab. Kecurigaan publik terhadap adanya pihak yang dinilai aktif memanaskan situasi melaluimedia sosial juga harus disikapi secara hati-hati. Konten provokatif dapat memengaruhisuasana masyarakat meskipun pembuat atau penyebarnya tidak berada di lokasidemonstrasi. Karena itu, masyarakat perlu semakin kritis dalam menyaring informasidan tidak menjadikan media sosial sebagai ruang untuk menghakimi seseorangsebelum terdapat bukti yang jelas. Demonstrasi 27 Agustus 2026 pada awalnya berlangsung dengan sejumlah tuntutanyang disampaikan peserta aksi. Namun, situasi kemudian berkembang menjadikericuhan di sejumlah lokasi dan menimbulkan korban. Setelah peristiwa tersebut, perhatian publik tertuju pada berbagai informasi mengenai korban, kronologi, sertadugaan pihak-pihak yang terlibat. Dalam situasi seperti ini, proses penyelidikan menjadi instrumen penting untukmemisahkan fakta dari spekulasi. Aparat kepolisian perlu mengumpulkan keterangansaksi, bukti, rekaman, serta informasi lain yang relevan sebelum menentukan arahperkara. Proses tersebut membutuhkan ketelitian agar kesimpulan yang dihasilkan tidakhanya cepat, tetapi juga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Masyarakat tentu berharap kasus tersebut dapat segera memperoleh kejelasan. Kepastian hukum diperlukan agar korban dan keluarga mendapatkan keadilan, sementara masyarakat dapat kembali menjalankan aktivitas sehari-hari dengan aman. Namun, keinginan agar perkara segera diselesaikan tidak berarti proses hukum harusdilakukan secara tergesa-gesa atau berdasarkan tekanan publik. Kepercayaan terhadap aparat penegak hukum menjadi penting selama proses penyelidikan berlangsung. Pada saat yang sama, aparat juga perlu memberikanperkembangan informasi secara terbuka dan proporsional agar tidak muncul ruangkosong yang kemudian diisi oleh spekulasi. Transparansi akan membantu masyarakatmemahami perkembangan perkara sekaligus mencegah berkembangnya informasiyang tidak benar. Di tengah proses tersebut, masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga situasitetap kondusif. Masyarakat dapat membantu penegakan hukum dengan menyampaikaninformasi atau bukti yang relevan kepada pihak berwenang. Sebaliknya, penyebarantuduhan tanpa dasar, potongan video tanpa konteks, maupun narasi yang belumterbukti justru berpotensi menghambat pencarian kebenaran. Pemerintah pada prinsipnya perlu memastikan seluruh kasus pascademo diprosesmelalui jalur hukum. Tidak ada pihak yang seharusnya menjadi sasaran tuduhansebelum bukti dan fakta hukum diperoleh. Prinsip tersebut penting untuk menjagakeadilan bagi korban, keluarga korban, masyarakat, maupun pihak yang namanyamuncul dalam berbagai informasi yang beredar. Karena itu, kasus pascademo perlu dikawal dengan kepala dingin. Kematian Bambangdan peristiwa penganiayaan lainnya merupakan perkara serius yang harus ditanganisecara transparan dan berdasarkan bukti. Namun, keseriusan perkara tidak berartimasyarakat harus menerima begitu saja setiap informasi yang beredar. Semakin seriussebuah perkara, semakin penting memastikan setiap informasi memiliki dasar yang jelas. Penyelesaian kasus pascademo harus dikembalikan kepada proses hukum yang objektif. Pemerintah dan aparat penegak hukum perlu terus memberikan informasi yang dapat dipertanggungjawabkan, sementara masyarakat memberikan ruang bagipenyelidikan untuk bekerja. Dengan menolak provokasi, tidak menyebarkan informasiyang belum terverifikasi, serta tetap menghormati proses hukum, publik dapat ikutmenjaga ketenangan sekaligus memastikan pencarian keadilan berjalan tanpaditunggangi kepentingan pihak-pihak yang ingin memperkeruh keadaan. *) Penulis adalah Pemerhati Masalah Sosial dan Kemasyarakatan.

Oleh: Dhita Karuniawati )* Kerusuhan yang terjadi setelah aksi demonstrasi di depan Gedung DPR/MPR RI pada 27 Agustus 2026 menyisakan persoalan serius yang tidak boleh berhenti pada penangkapan pelaku di lapangan. Negara terus memastikan seluruh rangkaian peristiwa diusut secara transparan, termasuk kasus kematian Bambang Setiyawan, dugaan penganiayaan, potensi keterlibatan jaringan tertentu, hingga penyebaran provokasi melalui ruang digital. Pascakerusuhan…

JAKARTA – Pemerintah secara tegas menunjukkan komitmen penuh dalam mengusut tuntas berbagai insiden yang terjadi pascalepasnya gelombang demonstrasi belakangan ini. Langkah cepat dan transparan terus dilakukan demi memastikan keadilan tegak, sekaligus menjaga stabilitas keamanan nasional. Di tengah upaya serius penegakan hukum ini, masyarakat diimbau untuk tetap tenang dan tidak mudah terpancing oleh narasi provokatif yang…

JAKARTA — Pemerintah menegaskan keseriusannya dalam mengungkap sejumlah peristiwa yang terjadi setelah aksi demonstrasi pada 27 Agustus 2026. Aparat penegak hukum masih melakukan penyelidikan secara mendalam untuk mengungkap rangkaian kejadian, termasuk kasus meninggalnya Bambang Setiyawan dan penganiayaan terhadap seorang siswa bernama Faturrohman. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan penyelidikan…

Oleh: Rivka Mayangsari*) Pemerintah terus menyiapkan langkah strategis untuk memperkuat fondasi perekonomian nasional sekaligus mendorong Indonesia menuju tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi. Salah satu tumpuan utama yang menjadi perhatian adalah investasi. Pemerintah menargetkan pertumbuhan investasi dapat mencapai 7 persen pada akhir 2026 dan mempertahankan momentum tersebut pada 2027 sebagai bagian dari upaya mengejar target pertumbuhan ekonomi nasional…

Oleh : Rahmat Hidayat )* Target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada 2027 layakdibaca sebagai sinyal optimisme terhadap prospek ekonomi nasional. Di tengah ketidakpastianglobal, pemerintah tidak memilih pendekatan defensif, tetapi justru menyiapkan akselerasiinvestasi sebagai salah satu mesin utama untuk membawa pertumbuhan ekonomi menuju level 6 persen. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI pada 1 September 2026 menyampaikan bahwa percepatan pertumbuhan investasi hingga 7 persen menjadi kebutuhan penting untuk mendukung pencapaian target pertumbuhan ekonomisebesar 6 persen pada 2027. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa investasi ditempatkan bukan sekadar sebagai indikatorekonomi, melainkan sebagai instrumen strategis untuk memperbesar kapasitas produksi, menciptakan lapangan kerja, memperkuat dunia usaha, serta meningkatkan daya saing nasional. Akselerasi investasi juga dinilai dapat menciptakan efek berganda terhadap berbagai sektorekonomi melalui peningkatan aktivitas produksi, konsumsi, perdagangan, dan pembangunaninfrastruktur. Optimisme tersebut memiliki pijakan yang cukup kuat. Pada semester I 2026, realisasi investasiIndonesia telah mencapai Rp1.010,6 triliun atau tumbuh 7,2 persen secara tahunan. Capaiantersebut juga menyerap sekitar 1,45 juta tenaga kerja langsung. Artinya, investasi telahmemperlihatkan kontribusi nyata terhadap aktivitas ekonomi dan penciptaan kesempatan kerja, sekaligus memberikan modal penting bagi pemerintah untuk memasang target yang lebih tinggipada 2027. Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan P. Roeslani mengatakan perkembanganinvestasi memiliki peran penting dalam menopang pertumbuhan ekonomi. Pihaknya menjelaskanbahwa investasi telah memberikan kontribusi sekitar 39 persen terhadap pertumbuhan ekonomipada triwulan II 2026. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan investasi mencapai 6,87 persen, lebihtinggi dibandingkan pertumbuhan konsumsi rumah tangga yang berada pada level 5,06 persen. Rosan juga menekankan bahwa investasi tidak semata-mata perlu dilihat dari besarnya angkarealisasi, tetapi juga dari kemampuannya memperkuat fondasi ekonomi nasional. Pandangantersebut menegaskan pentingnya mengarahkan investasi pada kegiatan produktif yang mampumenciptakan nilai tambah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kapasitas industri, sertamemperkuat keterhubungan antara industri besar dengan pelaku usaha domestik. Untuk 2027, pemerintah menargetkan realisasi investasi mencapai Rp2.322 triliun, meningkat13,8 persen dibandingkan target 2026 sebesar Rp2.041,3 triliun. Target tersebut menjadi bagiandari kebutuhan investasi nasional periode 2025–2029 yang diproyeksikan mencapai Rp13.032 triliun. Besarnya target menunjukkan bahwa pemerintah melihat investasi sebagai fondasipenting dalam memperluas kapasitas ekonomi nasional sekaligus mendukung agenda pembangunan jangka menengah. Tantangannya adalah memastikan target tersebut tidak berhenti pada angka perencanaan. Karenaitu, pembenahan iklim investasi menjadi pekerjaan penting. Pemerintah perlu memastikankepastian hukum, penyederhanaan regulasi, percepatan perizinan, ketersediaan infrastruktur, serta kepastian penyelesaian berbagai hambatan yang dapat mengganggu realisasi proyek. Integrasi sistem perizinan juga perlu terus diperkuat agar investor memperoleh kepastian dankecepatan dalam merealisasikan komitmen investasinya. Di sisi lain, strategi untuk mencapai pertumbuhan investasi 7 persen juga membutuhkankolaborasi antara pemerintah, swasta, dan lembaga pengelola investasi nasional. APBN dapatdiarahkan sebagai katalisator untuk mendorong keterlibatan swasta, sementara investasi padasektor strategis dan hilirisasi diharapkan mampu memperbesar nilai tambah di dalam negeri. Pendekatan tersebut menjadi penting karena kebutuhan pembiayaan pembangunan semakin besarsementara ruang fiskal pemerintah tetap perlu dikelola secara prudent. Optimisme terhadap prospek pertumbuhan juga terlihat dari pandangan Bank Indonesia. Gubernur BI terpilih Destry Damayanti menilai perekonomian Indonesia pada 2027 memilikipeluang untuk mencapai pertumbuhan sekitar 6 persen. Peningkatan investasi domestik danpercepatan proyek infrastruktur strategis menjadi salah satu faktor yang dapat mendukungpencapaian sasaran tersebut. Bank Indonesia sendiri memperkirakan pertumbuhan ekonomi 2027 berada pada kisaran 5,2–6 persen. Selain mengejar peningkatan nilai investasi, pemerintah perlu memastikan bahwa pertumbuhantersebut memiliki kualitas dan persebaran yang semakin baik. Investasi diharapkan tidak hanyaterkonsentrasi di pusat-pusat ekonomi, tetapi juga mampu membuka peluang baru di berbagaidaerah. Penyebaran investasi akan memperkuat aktivitas ekonomi regional, meningkatkankapasitas pelaku usaha lokal, serta menciptakan lapangan pekerjaan yang lebih luas. Dengandemikian, pertumbuhan investasi dapat memberikan dampak yang lebih merata terhadapkesejahteraan masyarakat. Sektor hilirisasi juga menjadi salah satu kunci untuk memastikan investasi menghasilkan nilaitambah yang lebih besar bagi perekonomian. Pengembangan industri pengolahan berbasissumber daya alam dapat mendorong Indonesia tidak lagi hanya berperan sebagai pemasok bahanmentah, tetapi semakin kuat sebagai basis produksi dan manufaktur. Penguatan rantai pasokdomestik, peningkatan kapasitas teknologi, serta keterlibatan usaha mikro, kecil, dan menengahdalam ekosistem industri menjadi faktor penting agar manfaat investasi dapat dirasakan lebihluas. Pada saat yang sama, peningkatan investasi perlu berjalan beriringan dengan penguatankepercayaan investor terhadap stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Konsistensiregulasi, koordinasi antarlembaga, serta kemampuan pemerintah memberikan kepastian terhadapproyek yang telah memiliki komitmen investasi akan menjadi penentu keberhasilan target 2027. Kepercayaan tersebut dapat menjadi modal penting untuk menarik investasi jangka panjang yang tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga berkontribusi terhadap transformasi strukturalekonomi Indonesia. )* Pemerhati Masalah Ekonomi

Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi percepatan investasi untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 6 persen pada 2027. Salah satu sasaran utama yang ditetapkan adalah mengakselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (BPI Danantara). Strategi tersebut dirancang dengan tetap menjaga stabilitas ekonomi dan…

Jakarta – Pemerintah menyiapkan strategi untuk mengakselerasi pertumbuhan investasi hingga 7 persen pada 2027 sebagai salah satu langkah utama mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen. Upaya tersebut akan ditempuh melalui penguatan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara) untuk mendorong investasi yang produktif dan berkelanjutan. Menteri Keuangan Purbaya…