Pengembangan UMKM di Daerah Dorong Pemerataan Perekonomian

Oleh Lailani Yunzi )* Pengembangan UMKM di berbagai daerah semakin menunjukkan peran strategisnya dalammendorong pemerataan perekonomian nasional. Dalam dinamika ekonomi yang terusberkembang, UMKM menjadi pilar penting yang menjaga ketahanan ekonomi lokal sekaligusmenyediakan lapangan kerja bagi masyarakat. Berbagai inisiatif pemerintah daerah, perbankan, hingga komunitas lokal bergerak searah untuk memastikan UMKM memiliki ruang tumbuh yang lebih luas. Upaya kolaboratif ini memperlihatkan bahwa pemerataan pembangunan hanya dapattercapai apabila usaha kecil dan menengah didukung melalui ekosistem yang kuat, inklusif, danberkelanjutan. Salah satu komitmen kuat tampak jelas dari langkah bank daerah. Bank Jatim misalnya, terusmemperkuat transformasi produk dan layanan digital. Direktur Utama Bank Jatim WinardiLegowo menegaskan bahwa pihaknya berupaya menghadirkan inovasi agar layanan perbankansemakin relevan dengan kebutuhan zaman, khususnya dalam mempermudah akses pembiayaandan sistem pembayaran digital bagi para pelaku UMKM. Ia juga menyampaikan bahwadukungan Bank Jatim tidak berhenti pada penyediaan pembiayaan, melainkan juga membukaakses pasar melalui kemitraan strategis dengan berbagai lembaga di tingkat lokal maupuninternasional. Winardi menilai kemitraan tersebut akan membantu pelaku UMKM memperluasbasis pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal. Ke depan, menurutnya, Bank Jatim akanterus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah dan komunitas bisnis untuk menciptakanekosistem UMKM yang tangguh. Sementara itu, di Kutai Kartanegara, upaya pengembangan UMKM menjadi sangat penting di tengah pergeseran struktur ekonomi pascatambang. Dalam diskusi bertema penguatan UMKM dalam transisi energi berkeadilan, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kukarberperan aktif merumuskan strategi ekonomi alternatif yang mampu menjaga keberlanjutan desa-desa terdampak tambang. Penggerak Swadaya Masyarakat DPMD Kukar, Ahmad Irji’i, menyampaikan bahwa forum ini menjadi ruang penting untuk memetakan tantangan dan peluangbagi pelaku UMKM di wilayah yang sangat bergantung pada pertambangan. Ia menilai bahwaKalimantan Timur berada pada fase transisi yang menentukan, ketika industri batubara mulaimeredup dan masyarakat membutuhkan sumber ekonomi baru yang lebih stabil. Irji’i juga menekankan bahwa daerah yang bergantung pada tambang merupakan kelompok yang paling merasakan risiko sosial akibat pergeseran menuju energi terbarukan. Karena itu, menurutnya, ekonomi alternatif seperti UMKM harus benar-benar disiapkan agar masyarakattidak kehilangan sumber penghidupan. Dalam forum tersebut, ia menggambarkan semangatbersama para peserta untuk menggali potensi lokal mulai dari pengolahan hasil bumi hinggawirausaha kreatif sebagai model ekonomi baru yang dapat bertahan di luar bayang-bayangindustri ekstraktif. Namun ia mengingatkan bahwa berbagai tantangan masih membayangi, mulaidari keterbatasan modal, kesulitan akses pasar, hingga kemampuan manajerial pelaku UMKM yang belum merata. Dengan kondisi tersebut, Irji’i menilai kolaborasi lintas sektor sebagai kunciutama agar proses transisi berjalan adil dan tidak meninggalkan kelompok usaha kecil. Dari forum itu pula, Irji’i menyampaikan harapan agar rekomendasi yang dihasilkan dapat segeraditerjemahkan ke dalam peta jalan penguatan UMKM di wilayah pascatambang. Ia menegaskanbahwa semangat perubahan harus dimulai dari desa, karena desa merupakan titik awal ketahananekonomi nasional. Baginya, memperkuat UMKM desa berarti memperkuat fondasi ekonomidaerah menuju masa depan yang lebih hijau dan berkelanjutan. Di Papua, peran UMKM juga mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah dan Bank Papua. Dalam pertemuan antara Gubernur Papua Mathius Fakhiri dan jajaran Bank Papua, pemerintah menekankan pentingnya keberpihakan bank daerah bagi para pelaku usaha kecil. Direktur Operasional Bank Papua Isak S. Wopari menyampaikan bahwa arahan gubernur sangatjelas, yaitu agar Bank Papua memperkuat dukungan kepada UMKM sebagai motor penggerakperekonomian rakyat. Ia menjelaskan bahwa program pembinaan dan pendampingan yang dilakukan Bank Papua telah menjangkau sekitar seribu UMKM di Jayapura, Abepura, dansejumlah daerah lainnya. Isak melihat bahwa pembinaan yang diberikan mampu meningkatkankapasitas para pelaku UMKM, baik dari sisi manajemen, akses permodalan, maupun pemahamanterhadap pasar lokal. Isak juga menambahkan bahwa koordinasi antara pemerintah provinsi dan Bank Papua akansemakin diperkuat, mengingat pengendalian operasional Bank Papua tetap berada di bawahotoritas gubernur sebagai pemegang saham mayoritas. Langkah ini diharapkan dapatmenciptakan kebijakan yang lebih terarah dan selaras dalam memperkuat UMKM di seluruhwilayah Papua, terutama dalam menghadapi tantangan pemerataan ekonomi dan pembangunanwilayah. Melihat inisiatif dari Jawa Timur, Kalimantan Timur, hingga Papua, terlihat jelas bahwapengembangan UMKM di daerah bukan sekadar upaya meningkatkan pendapatan masyarakatsetempat, tetapi juga strategi nasional untuk mewujudkan pemerataan ekonomi. Ketikapemerintah daerah, perbankan, akademisi, komunitas lokal, dan pelaku usaha kecil bergerakseirama, maka UMKM menjadi motor transformasi menuju ekonomi yang lebih inklusif, tangguh, dan merata. Upaya memperkuat UMKM berarti memperkuat fondasi perekonomiannasional, karena pemerataan kesejahteraan hanya dapat dicapai jika seluruh daerah diberikesempatan yang sama untuk berkembang. )* Penulis adalah  Pengamat Ekonomi

Read More

Pakar Hukum UI Sambut Baik Komitmen Prabowo Tegakkan Hukum dan Berantas Korupsi

Jakarta – Akhiar Salmi, S.H., M.H., Pakar Hukum Universitas Indonesia, menilai pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya pemerintahan bersih mencerminkan komitmen kuat untuk membangun tata kelola negara yang berintegritas. “Menyambut baik statement dari Pak Prabowo, untuk menegakkan pemerintahan yang bersih, mulai dari diri beliau, gubernur, bupati, seluruh jajaran pemerintahan sampai ke Tingkat bawah,” kata Akhiar saat…

Read More

Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Pemerintahan Bersih dan Penegakan Hukum Tanpa Pandang Bulu

Jakarta – Pernyataan Presiden Prabowo tentang pentingnya pemerintahan bersih menjadi sorotan publik karena mencerminkan tekad kuat untuk menghadirkan tata kelola negara yang berintegritas. Langkah ini dianggap sebagai bukti nyata keseriusan pemerintah dalam membangun birokrasi yang profesional dan bebas dari praktik korupsi. Menurut Akhiar Salmi, Pakar Hukum Universitas Indonesia, tekad Presiden Prabowo bukan sekadar seruan moral,…

Read More

Pemerintah Dorong Tata Kelola Negara Berintegritas dengan Penguatan Komitmen Antikorupsi

Jakarta – Pemerintah menunjukkan keberanian politik untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara berjalan berdasarkan hukum, etika, dan transparansi demi mewujudkan pemerintahan yang benarbuat -benar bebas dari praktik korupsi. Dalam sebuah talkshow di Radio Elshinta, disampaikan oleh Pakar Hukum Universitas Indonesia Akhiar Salmi bahwa pernyataan Presiden Prabowo mengenai pentingnya pemerintahan bersih merupakan refleksi dari komitmen kuat…

Read More

Pemerintah Tegakkan Integritas sebagai Fondasi Kemajuan Nasional

JAKARTA – Komitmen pemerintah dalam membangun tata kelola negara yang bersih dan berintegritas semakin terlihat nyata melalui berbagai langkah strategis yang terus diperkuat. Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, menilai bahwa arah kebijakan saat ini menunjukkan tekad kuat untuk menghadirkan pemerintahan yang bekerja berdasarkan etika, transparansi, dan profesionalitas. “Statement dari Pak Prabowo, untuk menegakkan pemerintahan…

Read More

Pemerintah Tegaskan Komitmen Mewujudkan Pemerintahan Bersih dan Berintegritas

Jakarta – Upaya pemerintah dalam memperkuat tata kelola negara yang bersih semakin menunjukkan arah yang konsisten. Fokus membangun sistem pemerintahan yang transparan dan berkeadilan terus ditegaskan sebagai bagian dari agenda strategis nasional. Pakar Hukum Universitas Indonesia. Akhiar Salmi mengatakan komitmen Presiden Prabowo terhadap pemerintahan bersih merupakan langkah penting untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan negara dilaksanakan…

Read More

Pakar Hukum Menilai Presiden Prabowo Tegaskan Komitmen Etika dalam Penegakan Hukum

Jakarta – Upaya pemerintah mewujudkan tata kelola negara yang bersih dan bebas korupsi kembali mendapat sorotan positif dalam sebuah talkshow kebangsaan yang menghadirkan pakar hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi. Dalam wawancara bersama Radio Swasta di Jakarta, Akhiar menegaskan bahwa arah pemerintahan di bawah Presiden Prabowo Subianto menunjukkan komitmen kuat untuk membangun sistem hukum yang berintegritas,…

Read More

Komitmen Antikorupsi Presiden Prabowo Jadi Momentum Baru Pemerintahan Bersih

Jakarta — Komitmen Presiden Prabowo Subianto untuk menghadirkan pemerintahan yang bersih terus menjadi perhatian publik dan diapresiasi berbagai kalangan. Pemerintah dinilai tengah membangun fondasi tata kelola negara yang lebih transparan dan bebas dari praktik korupsi, sejalan dengan tuntutan masyarakat akan penyelenggaraan negara yang berintegritas. Pakar Hukum Universitas Indonesia, Akhiar Salmi, S.H., M.H., menyebut bahwa pernyataan…

Read More

Apresiasi Pemerintahan Prabowo-Gibran Memperkuat Investasi Desa dan Buka Lapangan Kerja

Oleh: Citra Kurnia Khudori)* Pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah memasuki tahun pertama kepemimpinannya dengan sejumlah klaim capaian yang patut diapresiasi, khususnya dalam penciptaan lapangan kerja. Menteri Ketenagakerjaan Yassierli Litang menyatakan bahwa sekitar 1,9 juta hingga hampir 2 juta tenaga kerja telah terserap dari arus investasi sejak Januari hingga September 2025, yang menunjukkan…

Read More

Presiden Prabowo Buka Jutaan Lapangan Kerja, Bukti Ekonomi Bergerak dari Desa

Oleh: Sehan Ramadhan )* Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto sedang menapaki arah baru pembangunan nasional yang berorientasi pada pemerataan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja dari desa. Melalui kombinasi kebijakan fiskal yang progresif, program koperasi rakyat, dan investasi strategis di sektor riil, pemerintahan ini menegaskan bahwa kesejahteraan bangsa dimulai dari desa yang mandiri dan rakyat yang bekerja….

Read More