Oleh: Bagas Nurahman)* Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi bukti bahwa setiap korporasi wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Komitmen tersebut ditunjukkan Kementerian Kehutanan (Kemenhut) salah satunya adalah melalui penetapan PT MAP di Kalimantan Barat dan PT GAP di Kalimantan Tengah sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana kebakaran…
Oleh: Dhita Karuniawati )* Ketegasan pemerintah dalam menangani pengelolaan hutan dan lahan melalui pencegahan karhutla menjadi langkah progresif yang sangat strategis untuk mewujudkan keadilan ekologis serta keharmonisan lingkungan di Indonesia. Penegakan hukum yang berkeadilan terhadap individu maupun korporasi mencerminkan sinergi yang kuat antara perlindungan alam, kepastian hukum, keselamatan warga, dan keberlanjutan pembangunan nasional. Pemerintah melalui…
JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat strategi pencegahan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) melalui kolaborasi lintas sektor, peningkatan kesiapsiagaan masyarakat, serta penegakan hukum yang tegas dan terukur. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus melindungi masyarakat dari dampak kebakaran dan kabut asap. Kepala Badan Pengelola Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN) RI, Satyawan Pudyatmoko,…
Jakarta – Pemerintah menegaskan penegakan hukum terhadap pelaku kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara tegas dan tanpa pandang bulu, baik terhadap perorangan maupun korporasi yang terbukti melanggar. Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan pemerintah akan mengusut tuntas pihak-pihak yang menyebabkan karhutla di sejumlah provinsi. Prabowo menyatakan, peristiwa kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Tanah…
JAKARTA – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia (UI), Edy Prasetyono, menilai Indonesia rentan menjadi sasaran spionase asing karena posisi geografis strategis dan kekayaan sumber daya alamnya. Ia mendorong pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase untuk memperkuat perlindungan terhadap kepentingan dan keamanan nasional. Menurut Edy yang juga menjabat Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP Universitas Indonesia, posisi…
JAKARTA – Direktur Eksekutif ASEAN Study Center Universitas Indonesia, Edy Prasetyono, mendorong pembentukan regulasi komprehensif mengenai spionase asing sebagai langkah strategis memperkuat kedaulatan negara dan melindungi proses pengambilan kebijakan nasional dari potensi intervensi pihak asing. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Edy menilai posisi geopolitik Indonesia yang strategis serta kekayaan sumber daya alam menjadikan…
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuka peluang baru bagi praktik spionase yang menyasar informasi strategis suatu negara. Data ekonomi, sosial, budaya, industri, hingga pertahanan yang tersimpan dalam sistem digital dinilai semakin rentan diakses pihak berkepentingan. Sejumlah ahli menilai Indonesia perlu memperkuat perlindungan siber sekaligus mengevaluasi kerangka hukum agar mampu menghadapi perubahan pola kegiatan spionase. Direktur…
Jakarta – Perkembangan teknologi digital membuat ancaman spionase terhadap Indonesia semakin kompleks. Tidak lagi sebatas pencurian informasi secara konvensional, kegiatan mata-mata kini dapat menyasar data ekonomi, sosial, politik, hingga informasi strategis negara melalui jaringan digital. Ketua Indonesia Cyber Security Forum (ICSF) Ardi Sutedja menilai perubahan tersebut perlu diantisipasi melalui penguatan regulasi yang mampu mengikuti perkembangan…
Jakarta – Pakar Hubungan Internasional Universitas Indonesia Edy Prasetyono memgatakan sudah saatnya Indonesia memiliki regulasi Anti Spionase menghadapi ancaman Intelijen yang dapat mengganggu kepentingan nasional. Hal tersebut diungkapkan pakar hubungan internasional Universitas Indonesia yang juga menjabat sebagai Direktur Eksekutif ASEAN Study Center FISIP UI Edy Prasetyono saat berdialog di salah satu stasiun televisi swasta nasional,…
Oleh: Raka Adiwijaya* Persaingan geopolitik global menuntut Indonesia semakin memperkuat perlindungan terhadap kedaulatan dan kepentingan strategis nasional. Ancaman terhadap negara tidak lagi hanya berbentuk konflik militer terbuka, tetapi juga dapat muncul melalui pencurian informasi, pengumpulan data secara ilegal, spionase ekonomi, dan pemanfaatan teknologi digital untuk memperoleh keuntungan strategis. Dalam situasi tersebut, pembentukan Rancangan Undang-Undang (RUU)…
