DPR RI Dorong Evaluasi Undang-Undang untuk Perkuat Antisipasi Ancaman Spionase Asing

Jakarta – Anggota Komisi I DPR RI, TB Hasanuddin mendorong evaluasi terhadap regulasi yang berlaku guna memperkuat upaya Indonesia mengantisipasi ancaman spionase dan intervensi asing. Evaluasi tersebut dinilai penting untuk memastikan efektivitas penegakan hukum sekaligus menjaga prinsip demokrasi dan keamanan nasional. Dalam sebuah dialog di stasiun televisi swasta, Hasanuddin mengatakan bahwa Indonesia telah memiliki landasan…

Read Full News

Perkuat Kedaulatan Nasional, Regulasi Antispionase Jadi Perhatian Pakar dan Akademisi

Oleh: Sudirman As’ad *) Pembangunan nasional yang berkesinambungan dan berorientasi pada kemajuan jangka panjang selalu membutuhkan fondasi stabilitas politik serta keamanan yang kokoh dan terintegrasi secara komprehensif. Di tengah dinamika perubahan peta persaingan global yang semakin ketat, aktivitas pencurian data serta pengumpulan informasi strategis tanpa izin kini menyasar berbagai sektor vital negara. Tantangan kontemporer ini…

Read Full News

Pengamat ICSF Sepakat Perlunya Regulasi Komprehensif Anti-Spionase Asing

Jakarta – Penguatan regulasi anti-spionase asing dinilai menjadi kebutuhan mendesak untuk melindungi kepentingan nasional di tengah semakin kompleksnya ancaman intelijen, baik melalui metode konvensional maupun pemanfaatan teknologi digital. Regulasi komprehensif diperlukan untuk memperjelas definisi spionase sekaligus memperkuat koordinasi dan pembagian kewenangan antarlembaga, khususnya Badan Intelijen Negara (BIN). Pandangan tersebut mengemuka dalam dialog di salah satu…

Read Full News

Anggota DPR Sebut Ancaman Spionase Nyata, RUU Antispionase Perlu Dikaji

JAKARTA – Anggota Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menegaskan bahwa ancaman spionase terhadap Indonesia merupakan persoalan nyata yang perlu diantisipasi melalui penguatan kontraintelijen dan penegakan hukum. Ia juga membuka ruang pengkajian Rancangan Undang-Undang (RUU) Antispionase, dengan tetap mempertimbangkan efektivitas regulasi yang sudah berlaku. “Sehingga menurut hemat saya memang real (ada spionase),” ujar Hasanuddin. Menurutnya,…

Read Full News

Ketahanan Pangan Menjadi Kekuatan Indonesia Menghadapi Krisis Global

Oleh: Ardiansyah Pratama* Ketegangan geopolitik dunia, ancaman gangguan rantai pasok, serta perubahan iklim mendorong berbagai negara meningkatkan kesiapan dalam menghadapi kemungkinan krisis pangan. Sedikitnya 33 negara telah mengimbau masyarakatnya menyiapkan persediaan makanan, air minum, obat-obatan, dan kebutuhan pokok sebagai langkah menghadapi keadaan darurat. Di tengah situasi tersebut, Indonesia menyatakan memiliki bekal yang relatif kuat melalui…

Read Full News

Pemerintah Pastikan Pangan RI Relatif Aman di Tengah Krisis Global

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat ketahanan pangan nasional sebagai fondasi kemandirian ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Di tengah dinamika geopolitik global, Indonesia menunjukkan kesiapan melalui penguatan cadangan beras, peningkatan produksi pertanian, serta dukungan pembiayaan bagi pelaku usaha pangan. Ketersediaan beras nasional diperkirakan mencapai 25 juta ton, menjadi modal strategis dalam menjaga pasokan kebutuhan…

Read Full News

Saat Dunia Khawatir Krisis Pangan, Indonesia Menjaga Kemandirian

Oleh: Rizky Mahendra* Indonesia menunjukkan ketahanan pangan yang kuat dengan perkiraan ketersediaan beras mencapai 25 juta ton. Didukung produktivitas petani dan kebijakan strategis pemerintah, capaian ini memperkuat kemandirian pangan nasional, menjaga stabilitas pasokan kebutuhan pokok, serta meningkatkan kesiapan Indonesia menghadapi dinamika global secara berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyampaikan bahwa kondisi…

Read Full News

Komitmen Pengawasan Lahan Bekas Karhutla Menjadi Kunci Pemulihan Ekosistem

Oleh: Arif Laksono)* Penurunan jumlah titik panas dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan (karhutla) patut dicatat sebagai perkembangan positif. Berdasarkan pemantauan SiPongi Kementerian Kehutanan hingga Sabtu, 31 Oktober 2026 pukul 21.00 WIB, hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi secara nasional turun menjadi 96 titik dari 160 titik pada hari sebelumnya. Penurunan tersebut menjadi salah satu indikator…

Read Full News

Pemerintah Jaga Ketersediaan Pangan Nasional di Tengah Gejolak Dunia

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto terus memperkuat ketahanan pangan nasional melalui peningkatan produksi dalam negeri, pengamanan cadangan beras, dan perlindungan masyarakat. Di tengah ketidakpastian geopolitik serta ancaman perubahan iklim, ketersediaan beras Indonesia diperkirakan mencapai 25 juta ton. Capaian tersebut menjadi modal strategis dalam membangun kemandirian pangan dan menjaga stabilitas kebutuhan pokok masyarakat. Menteri Pertanian…

Read Full News

Pemerintah Awasi Lahan Bekas Karhutla untuk Cegah Kebakaran Berulang

Pekanbaru, – Pemerintah bersama aparat keamanan memperkuat pengawasan terhadap kawasan bekas kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau. Langkah tersebut dilakukan untuk mencegah terjadinya pembakaran berulang sekaligus memastikan kawasan rawan tetap terpantau. Polda Riau telah menyiapkan pengawasan terhadap 260 lokasi yang dipasangi plang peringatan sebagai bagian dari upaya pencegahan karhutla. Kapolda Riau Irjen Arman…

Read Full News